Kamis, 17 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Kendali Bupati Mojokerto Masih di Tangan MKP

23 Januari 2019, 11: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Bupati MKP seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Sidoarjo Senin malam (21/1).

Bupati MKP seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Sidoarjo Senin malam (21/1). (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Perjalanan sidang Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) terkait kasus gratifikasi perizinan 22 tower telah berakhir. Namun, seiring dengan itu, statusnya pun masih belum berubah.

Hingga Selasa kemarin (22/1), MKP masih resmi berstatus sebagai Bupati Mojokerto. Kabag Pemerintahan Setdakab Mojokerto Rahmat Suhariyono, mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima surat apa pun terkait perubahan status Mustofa Kamal Pasa.

’’Karena, belum ada SK pemberhentian. Jadi, masih berstatus bupati,’’ ujarnya kepada radarmojokerto.id. Selagi belum terdapat surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas pemberhentian sementara atau tetap, ungkap Rahmat, status MKP sebagai Bupati Mojokerto belum berubah.

Saat ini, pemda juga tak bisa berbuat apa pun untuk menyikapi telah rampungnya proses persidangan yang dijalani MKP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya. Karena, MKP maupun jaksa KPK, masih sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim. ’’Kita tunggu inkracht. Baru akan melangkah,’’ tambahnya.

Kesempatan pikir-pikir yang diberikan hakim Pengadilan Tipikor, Surabaya, di Sidoarjo tersebut akan berakhir hingga 7 hari ke depan. MKP tak langsung menyatakan sikap tegas atas vonis penjara yang dijatuhkan selama 8 tahun tersebut.

Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni dengan mengajukan surat pemberitahuan ke Kemendagri melalui gubernur atas berakhirnya proses persidangan. Dan proses pengajuan itu pun harus disertai salinan putusan.

Bukankah MKP seharusnya sudah dinonaktifkan sejak berstatus terdakwa pada 14 September lalu? Diakui dia, pemberhentian sementara seorang kepala daerah sudah menjadi kewenangan mutlak Mendagri. Bukan kewenangan pemda. ’’Yang jelas, pemda sudah melakukan sesuai prosedur yang ada,’’ pungkas Rahmat.

MKP ditahan KPK sejak akhir April 2018. Hampir 9 bulan, Wabup Pungkasiadi mengambil alih tugas dan wewenang bupati. Namun, Pung bukan sebagai pelaksana tugas (plt) yang memiliki tugas penuh dan bisa mengambil kebijakan dalam menakhodai Pemkab Mojokerto.

Ia diberikan batasan yang sangat jelas. Yakni, menjalankan tugas dan wewenang, melakukan koordinasi hingga melaporkannya ke MKP.  Selama itu pula, Pemkab Mojokerto dikendalikan MKP dari balik penjara.

Setiap langkah wabup dalam memimpin pemerintahan, selalu dilaporkan dan harus mendapat restu MKP. Seperti diberitakan, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa divonis hukuman penjara selama 8 tahun, Senin (21/1).

Selain menjatuhkan hukuman pidana penjara, hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa denda sebesar Rp 500 juta subsider kurungan selama 4 bulan, mengembalikan uang suap senilai Rp 2,750 miliar dan mencabut hak politik MKP selama lima tahun usai menjalani hukuman secara keseluruhan.

MKP terbukti melanggar pasal 12 dan 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia