Selasa, 25 Jun 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

MKP Divonis 8 Tahun, Denda Rp 750 Juta, dan Mengganti Rp 2,7 Miliar

22 Januari 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Bupati MKP meninggalkan ruang sidang usai divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Senin (21/1).

Bupati MKP meninggalkan ruang sidang usai divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Senin (21/1). (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)

SIDOARJO – Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) hanya tertunduk lemas saat majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, di Sidoarjo, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 8 tahun kurungan penjara, Senin malam (21/1).

Ia pun menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Selain menjatuhkan hukuman pidana penjara, hakim juga memberikan sanksi denda sebesar Rp 500 juta subsider kurungan selama 4 bulan, serta harus mengembalikan uang suap senilai Rp 2,750 miliar.

Uang pengganti ini harus dibayar MKP selambat-lambatnya sebulan setelah status perkara inkracht. Jika tak dibayarkan, maka jaksa KPK akan melakukan penyitaan aset dan dilelang untuk dipakai pembayaran.

’’Jika harta benda tak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun,’’ tegas Ketua Majelis Hakim, I Wayan Sosiawan, SH. Tak berhenti di situ. Hakim juga mencabut hak politik MKP selama lima tahun usai menjalani hukuman secara keseluruhan.

Putusan hakim ini masih jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK dengan hukuman penjara selama 12 tahun, denda Rp 750 juta subsider 6 bulan, dan membayar uang pengganti senilai Rp 2,750 miliar dengan subsider selama 1 tahun penjara.

Tingginya vonis hakim yang dijatuhkan kali ini, disebabkan sejumlah pertimbangan. I Wayan menegaskan, MKP dinilai tidak peka terhadap program pemerintah yang tengah memerangi korupsi, tidak berperilaku seperti penyelenggara negara, tidak memberikan teladan yang baik ke masyarakat, serta selalu berbelit-belit selama proses persidangan berlangsung.

Tertutupnya MKP terhadap kasus ini, di antaranya tak mengakui sederet alat bukti KPK yang dihadirkan ke persidangan. Mulai dari rekaman pembicaraan dirinya dengan Nano Hadi Santoso yang berisi sederet transaksi haram, hingga keluarnya perintah memasang tarif perizinan tower.

Hanya satu hal yang dianggap hakim memberikan hukuman sedikit ringan. Yakni, MKP masih memiliki keluarga yang harus diberikan nafkah dan masih menjadi tanggungannya.

Hukuman yang dijatuhkan hakim ini terdapat sejumlah pertimbangan hukum. Di antaranya, MKP terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima hadiah senilai Rp 2,750 miliar dari PT Tower Bersama Group dan PT Protelindo. Kedua perusahaan ini telah diperas lantaran memiliki total 22 menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Sementara, gratifikasi diberikan agar MKP berkenan menandatangani perizinan yang telah lama berjalan ilegal. ’’Terdakwa bersama-sama dengan Nano dan Bambang Wahyuadi telah melakukan tindak pidana korupsi,’’ jelas I Wayan.

MKP terbukti melanggar pasla 12 dan 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas putusan ini, MKP dan Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. Hakim memberikan waktu untuk menentukan sikap selama tujuh hari ke depan.

Dikonfirmasi terpisah, Jaksa KPK Mufti Nur Irawan, dalam menyikapi pertimbangan hakim atas keterlibatan Nono dan Bambang Wahyuadi dalam kasus ini, menjawabnya dengan diplomatis. ’’Lihat saja nanti,’’ jelasnya singkat.

Perlu diketahui, MKP ditahan KPK sejak akhir April lalu. Dengan tuduhan telah melakukan korupsi perizinan tower senilai Rp 2,750 miliar. Di awal September, kasus ini bergulir ke persidangan. Selama persidangan, MKP selalu membantah dakwaan jaksa dan alat bukti yang dihadirkan. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia