Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Bawaslu Sebut TPS Lapas Mojokerto Paling Rawan

18 Januari 2019, 16: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (JawaPos.Com/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Kota Mojokerto dinilai paling rawan pelanggaran saat proses pemilu nanti.

Berbagai antisipasi pun sudah dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor, mengatakan, TPS yang paling rawan terjadi pelanggaran itu disebabkan sejumlah faktor.

Di antaranya, kurangnya kertas suara dalam pemilihan. ’’Di lapas paling berpotensi,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto Kamis (17/1). Dia mengatakan, kurangnya jumlah kertas suara disebabkan bertambahnya jumlah penghuni di lapas.

Ia mencontohkan, saat pilwali yang berlangsung pertengahan 2018 lalu. Ulil menyebut, telah terjadi kekurangan kertas suara. ’’Kekurangan mencapai 300-an lembar,’’ ujarnya.

Bawaslu yang juga berperan melindungi hak pemilih, ujar Ulil, akan terus mememoloti perkembangan grafik penghuni lapas. ’’Tiap dua minggu sekali, kami selalu meng-update penghuni lapas,’’ kata dia.

Selain Lapas Mojokerto, Bawaslu Kota Mojokerto juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat untuk menelusuri data pemilih pemula yang belum masuk ke Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan ke-Dua (DPTHP2).

Tak sekadar pelajar. Ulil menyebut, kampus-kampus yang ada di Kota Mojokerto juga diminta mengirim data untuk mengantisipasi dugaan tercecernya data pemilih. ’’Masih sangat memungkinkan. Karena, sekolah-sekolah dan kampus, juga ada asrama. Mereka terkadang juga ngekos,’’ tambah Ulil.

Pun demikian dengan pondok pesantren di wilayah Kota. Ulil menerangkan, santri di sejumlah ponpes juga banyak ditemukan yang menetap dan tak pulang ke rumahnya.

Para pelajar dan santri yang tak masuk dalam DPTHP2 itulah yang akan diidentifikasi dan masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK). ’’Tentunya, kami masih membuka ruang untuk pengaduan. Kalau tak masuk dalam DPTHP2, silahkan laporkan ke kami. Kami akan menindaklanjutinya,’’ pungkasnya. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia