radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Kendaraan Ditilang, SIM Sopir Truk Terancam Dicabut

12 Januari 2019, 06: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Truk yang terlibat kecelakaan dengan mobil polisi diamankan di Mapolresta Mojokerto.

Truk yang terlibat kecelakaan dengan mobil polisi diamankan di Mapolresta Mojokerto. (Khudori Aliandu/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Kecelakaan truk yang menyasar mobil Patroli Satsabhara Polresta Mojokerto di traffict light Jalan Kartini-Jalan Majapahit Kamis (10/1) berbuntut panjang.

Menyusul, selain dijatuhi sanksi hukuman tilang, SIM A milik sopir truk Nopol W 8123 UC, Ali Afandi,  42, Warga Cerme, Kabupaten Gresik, terancam dicabut.

Kapolresta Mojokerto AKBP Sigit Dany Setiyono, mengatakan, memang kecelakaan melibatkan truk pengangkut koral dan mobil patroli saat mengawal mobil tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, secara pasti, pengemudi truk telah dijatuhi hukuman tilang.

’’Dia sudah melanggar undang-undang lalu lintas,’’ katanya Jumat(11/1). Oleh polisi, Ali Afandi dijerat pasal 134 UU No 22 Tahun 2009, tentang hak prioritas jalan, dan pasal menerabas rambu larangan masuk jalur wilayah kota.

Pengemudi truk dan perusahaan tempatnya bekerja juga dituntut melakukan ganti rugi secara material dengan perbaikan kembali mobil patroli yang mengalami kerusakan. ’’Secara otomatis pengemudi dan perusahaan harus melakukan ganti rugi kerusakannya, karena diakibatkan kelalaiannya,’’ tandasnya.

Sigit menjelakan, sanksi pencabutan SIM milik pengemudi bisa saja terjadi dalam kasus kecelakaan ini. Pasalnya, dengan insiden ini, pengemudi belum mampu memahami dan mengerti adanya hak prioritas pengguna jalan yang sejatinya materi itu ada pada tahapan tes ujian teori untuk mendapatkan SIM.

Terbukti, saat ada bunyi sirene, dia tidak berhenti dan tetap melaju hingga akhirnya menabrak mobil patroli sabhara nopol X. 1002-61 yang dikemudikan Briptu GG. Kebetulan saat kejadian mobil dinas itu melakukan pengawalan mobil tahanan dengan membawa 11 tahanan Kejari Kota Mojokerto.

Meski dari keterangan yang ada, di jalur truk dari arah Jalan Kartini, lampu traffic light masih menyala hijau. ’’Seperti yang saya katakan, lampu hijau kan akan dikalahkan dengan hak prioritas pengguna jalan. Itu sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan,’’ tegasnya.

Sementara itu, perihal pencabutan SIM, Sigit menyatakan, bisa dilakukan karena beberapa faktor. Seperti pelanggaran menimbulkan fatalitas, keceroboan, dan adanya unsur kesengajaan.

’’Jadi, kemungkinan itu ada (pencabutan SIM). Nanti kita lihat dalam sisi sidangnya. Karena itu hakim yang mempunyai wewenang. Apakah hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan SIM,’’ bebernya. ’’Jadi, sanksinya bisa ikut pelatihan dua hari atau pencabutan SIM,’’ tambahnya. 

Disinggung terkait standar operasional pengawalan dengan menerjunkan petugas di setiap persimpangan jalan,  Sigit menyatakan, tidak harus ada. Sebab, secara universale prioritas hak pengguna jalan di seluruh dunia sama, dan telah diadopsi di dalam UU LLAJ.

’’Masyarakat harus memahami. Dan memang, pemahaman masyarakat masih sangat rendah,’’ pungkasnya. 

(mj/ori/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia