Kamis, 21 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Sekolah Inklusi Kekurangan Guru Pendamping

09 Januari 2019, 14: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Anggota DPRD Kota Mojokerto melihat langsung KBM inklusi di sekolah dasar.

Anggota DPRD Kota Mojokerto melihat langsung KBM inklusi di sekolah dasar. (Fendy Hermansyah/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Atensi terhadap keberadaan sekolah inklusi di Kota Mojokerto dilakukan kalangan dewan. Mereka melihat langsung proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sejumlah sekolah inklusi tingkat dasar.

Kali ini, kalangan dewan melalui Komisi III DPRD Kota Mojokerto melihat langsung proses belajar di SD Negeri Mentikan 1 yang terletak di Jalan Brawijaya, Selasa (8/1). Mereka melihat keberadaan siswa inklusi saat pembelajaran berlangsung.

Siswa inklusi tampak ditempatkan pada ruangan khusus inklusi. Kemudian, siswa lainnya berada pada ruangan kelas. Siswa inklusi ini ditempatkan ruangan yang juga ruang perpustakaan. Tidak hanya di SDN Mentikan 1, kalangan dewan juga meninjau SDN Wates 1 yang juga sekolah inklusi.

Bedanya, di sekolah yang berada di Kecamatan Magersari ini, siswa inklusi disatukan dengan siswa lainnya. Hanya saja, mereka ditempatkan pada barisan bangku paling depan. Kemudian barisan di belakangnya terdapat siswa lainnya. Kegiatan belajar mengajar berlangsung pada ruangan yang sama.

’’Sekolah inklusi ini ternyata mengalami kekurangan guru pendamping inklusi,’’ ungkap Choiroyaroh, anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto. Keberadaan guru pendamping dianggap penting karena kebutuhan pengajaran dan pendidikan siswa inklusi memerlukan keahlian dan keterampilan khusus pula.

Proporsi tenaga guru juga patut diperhatikan. Sedianya, tiga siswa inklusi didampingi satu orang guru. ’’Tapi ini satu guru mendampingi tujuh siswa inklusi,’’ sambung dia.

Keberadaan siswa inklusi ini juga patut didukung sarpras yang memadai. Itu seperti kebutuhan kamar mandi khusus inklusi. Juga, kebutuhan lain seperti buku-buku dan lainnya. ’’Fasilitas pendukung ini juga patut disediakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa inklusi,’’ tambah politisi PKB ini.

Anggota Komisi III lainnya, Cholid Virdaus, mengatakan, kunjungan dewan ke sekolah inklusi ini dalam rangka penguatan kapasitas sekolah-sekolah yang menggelar pendidikan inklusi. Untuk itu, dibutuhkan pengamatan langsung dan evaluasi.

’’Ada beberapa hal yang butuh diskusi dan penyikapan serta tindak lanjut terkait kelas inklusi ini,’’ ujar dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto Amin Wachid, mengatakan, sejumlah masukan dari kalangan dewan tersebut bakal menjadi atensinya.

Terutama, pemenuhan fasilitas pendukung bagi sekolah inklusi. Termasuk tenaga kependidikan di dalamnya. ’’Untuk tahun 2019 ini kami fokuskan kepada pemenuhan fasilitas sekolah inklusi tersebut. Seperti, alat peraga, penambahan buku hingga tenaga psikologi sebagai pendamping siswa,’’ kata dia.

Ditandaskannya, pemantauan dari dewan tersebut diperlukan. Lantaran, dibutuhkan sinergitas antara dispendik dengan legislatif terkait fungsi pengawasan, legislasi, hingga penganggaran.

’’Kami berupaya sinergi dengan anggota DPRD agar turut memantau program sekolah inklusi. Agar, kami dapat koreksi dan masukan terhadap pengembangan sekolah tersebut,’’ tandas Amin Wachid.  

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia