radarmojokerto
icon featured
Politik

Dana Kampanye Parpol Ngeblong, Bawaslu: Ini Tidak Benar

08 Januari 2019, 16: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusolihah.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusolihah. (Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menilai, nihilnya laporan sumbangan dana kampanye sejumlah parpol, sangat tidak logis. Karena, secara kasat mata, aliran dana untuk kampanye itu, sudah nampak di permukaan.

Hal itu ditegaskan Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusolihah, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin. Ia mencontohkan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) PKB yang nihil. ’’Di LPSDK-4, rincian masing-masing caleg, justru terdapat sumbangan dengan total Rp 144,043 juta,’’ ungkapnya.

Idealnya, anggaran riil yang telah dikeluarkan dicatat seutuhnya dan dilaporkan ke KPU. ’’Faktual cost sudah jelas ada. Tapi, tidak dilaporkan. Ini tidak benar,’’ tambah Afidah.

Data LPSDK juga seharusnya seimbang. Penggunaan dana kampanye berbentuk apa pun oleh caleg, harus dilaporkan secara detail. Semisal, biaya pengeluaran pembuatan baliho, spanduk, hingga jasa pemasangannya.

Ditegaskan Afidah, pelaporan nol anggaran yang dilakukan sejumlah parpol dalam LPSDK, dipastikan harus diperbaiki. ’’Ada proses audit dari KAP (Kantor Akuntan Publik). Mereka yang sekarang bekerja dan memberikan catatan,’’ tambah dia.

Diakuinya, pelaporan yang fiktif oleh parpol memang memiliki konsekuensi hukum. Akan tetapi, bawaslu akan melangkah tegas jika pelaporan itu dilakukan secara sengaja. ’’Kami melihat, ada ketidakpahaman parpol. Padahal sudah disosialisasikan secara maksimal,’’ paparnya.

Yang cukup menarik, tak sedikit parpol yang mengirimkan data LPSDK tak sesuai dengan formulir yang dimasukkan. ’’Kalau seperti ini, saya pastikan ada penilaian KAP. Antarformulir saja tidak sinkron itu mustahil,’’ tambah dia.

Selain penerimaan dana sumbangan kampanye yang harus dilaporkan, ungkap Afidah, parpol juga harus menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Di laporan ini, parpol pun harus melakukan perhitungan mulai dari pemasukan hingga pengeluarkan anggaran secara rinci. ’’Kalau tidak diperbaiki, tentu akan ada kesalahan dalam laporan lanjutan. Makanya, perbaikan harus dilakukan oleh parpol yang salah dalam pelaporan,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 15 partai politik beserta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2 telah menyerahkan LPSDK ke KPU, 2 Januari lalu. Dari jumlah itu, PKS masuk sebagai parpol dengan penerimaan sumbangan paling besar.

Sementara, empat parpol tercatat dana kampanye nol. Keempatnya adalah PKB, Gerindra, Golkar dan PKPI. Sedangkan, di kota Mojokerto, parpol dengan anggaran nol yakni PKB, Gerindra, Golkar, dan PKPI. 

(mj/ron/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia