radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Desa Bergelimang Rupiah, Jatah ADD dan DD Naik Pesat

08 Januari 2019, 14: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Sebanyak 299 desa di Kabupaten Mojokerto bakal menikmati kucuran dana yang melimpah di sepanjang tahun 2019 ini. Bahkan, terjadi kenaikan yang sangat pesat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten  Mojokerto Ardi Sepdianto, mengatakan, kenaikan Dana Desa (DD) di tahun ini mencapai 18 persen. Dari yang semula Rp 208,535 miliar menjadi Rp 235,653 miliar.

Pun demikian dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran Rp 122,2 miliar di tahun 2019. Sementara, anggaran tahun lalu hanya Rp 108,8 miliar. ’’Kalau kenaikan ADD, kisaran 14 persen saja,’’ ungkapnya Senin (7/1).

Dengan kenaikan DD dan ADD tahun 2019 ini, maka anggaran setiap desa di Kabupaten Mojokerto, mencapai kisaran Rp 1 miliar. Bahkan, beberapa desa dengan tambahan Bantuan Keuangan (BK) Desa, akan jauh lebih besar.

Dikatakan Ardi, fokus penggunaan dana desa di tahun ini masih difokuskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, diharapkan, desa mampu mengeksplorasi pembangunan secara maksimal.

Untuk pengawasan penggunaan, Ardi menegaskan, pemerintah akan melakukan pemantauan secara ketat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang jauh lebih longgar. Di tahun ini, penggunaan anggaran di tingkat desa, dilakukan secara online.

DPMD akan memberlakukan tata kelola keuangan berbasis daring. Bertajuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penggunaan anggaran bisa dipantau secara langsung. ’’Setiap saat, laporan yang masuk bisa kami pantau secara real time,’’ tegas dia.

Selain penggunaan anggaran, imbuh mantan Kabag Pemerintahan Setdakab ini, sistem tersebut mampu merekam seluruh perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan.

Ketatnya pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan yang kerap terjadi di proses penggelolaan dana bantuan tersebut. Penerapan sistem berbasis online di tingkat desa ini, dinilai Ardi sudah bisa berjalan cukup baik.

Karena, pemda sudah memberlakukan sejak awal tahun 2018 lalu. Bahkan, saat pengenalan sistem itu, pemda menerapkan sanksi yang sangat ketat. Desa yang tak memberlakukan Siskeudes dalam proses perencanaan program dan anggaran, maka kucuran dana yang dialokasikan, bakal ditahan. 

(mj/ron/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia