Kamis, 21 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Sportainment

Usai Diperiksa Komdis PSSI, PS Mojokerto Melunak

06 Januari 2019, 16: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kuasa Hukum PS Mojokerto Putra, M. Sholeh memberikan keterangan kepada awak media.

Kuasa Hukum PS Mojokerto Putra, M. Sholeh memberikan keterangan kepada awak media. (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Ambisi PS Mojokerto Putra (PSMP) dalam menganulir sanksi larangan bermain di Liga 2 musim 2019 lewat upaya banding rupanya tak lagi menggebu seperti awal-awal pasca dijatuhi disanksi oleh Komdis PSSI.

Pengurus The Lasmojo kini memilih bersikap pasif dan melunak terhadap upaya banding mereka yang tak kunjung direspons Komite Banding (Komding) PSSI itu.

Di mana, tuntutan agar komding segera menggelar sidang banding PSMP tak lagi digembar-gemborkan. Sikap tersebut yang dinilai kontra produktif terhadap situasi yang terjadi. Mengingat permainan PSMP kini tak lagi dapat dinikmati publik setelah dijatuhi sanksi larangan bermain oleh komdis selama semusim ke depan.

Bahkan, Laskar Majapahit kini terancam harus merelakan tiket 32 besar Piala Indonesia setelah kontrak kerja sama pemain berakhir Desember 2018 lalu. ’’Ya kita memang tidak terlalu berharap lagi direspons secepatnya. Semuanya kita serahkan ke komding PSSI apa pun bentuk tanggapannya nanti,’’ ungkap Muhammad Sholeh, kuasa hukum PSMP.

Sholeh lantas menjelaskan soal alasan perubahan sikap itu yang dinilai justru bakal menguntungkan PSMP. Di mana, sesuai Kode Disiplin PSSI, setiap tim yang statusnya masih berperkara di dalam komdis dan komding, maka dia belum berhak menjalani sanksi.

Nah, belum adanya respons atas banding yang diluncurkan pun dinilai sebuah keuntungan tersendiri bagi Laskar Majapahit. Sebab, sanksi yang dberikan belum sepenuhnya berlaku meski komdis telah menerbitkan SK larangan bermain sejak 19 Desember lalu. ’’Ibaratnya, kasus kita ini masih belum inkracht atau belum ada putusan hukum tetap.

Sebab, upaya banding kita belum ditanggapi. Saya kira pengurus PSSI pun juga memahami konstitusi itu,’’ tambahnya. Ditanya soal apakah perubahan respons itu ada kaitannyya dengan pemeriksaan pengurus oleh Komdis PSSI Kamis (3/1), Sholeh menegaskan, hal tersbeut tidak ada hubungannya.

Di mana, materi pemeriksaan yang diajukan komdis tidak ada potensi resisten apa pun terhadap status tim dan pengurusnya. Meski menjalani pemeriksaan, pengurus dan ofisial menghormati kebijakan PSSI itu kendati dinilai masih penuh kejanggalan.

’’Ya kita datang sebagai saksi saja meskipun di situ tidak menjelaskan sama sekali soal dugaan match fixing yang dituduhkaan ke PSMP,’’ pungkasnya.

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia