Jumat, 20 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Sambel Wader

Blar Blur

04 Januari 2019, 21: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Yanuar Yahya, wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto

Yanuar Yahya, wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto (Nadzir/Jawa Pos Radar Mojokerto)

’’Seseorang mencuri milikku, aku potong tangannya. Ia menghinaku, aku copot lidahnya. Ia bangkit melawanku, aku penggal kepalanya, lalu kucoblos dan kupasang di tonggak, tinggi-tinggi, supaya semua orang bisa lihat. Itu yang bikin tata tertib. Rasa takut.’’

Bill ’’The Butcher’’ Cutting dalam Gangs of New York

SIAPA bertahan, siapa tersungkur?

2018 memberi gambaran siapa yang tersungkur. Tersingkir pula. Setiap orang pasti merasakan itu. Tersungkur atau bertahan. Di sekitar kita. Bahkan untuk hal-hal kecil. Yang sepele.

Yang bertahan, survival, adalah orang-orang yang siap menghadapi perubahan zaman. Yang tersungkur adalah mereka yang gagap menghadapi perubahan zaman.

Di pemerintahan pun demikian. Tahun 2018 adalah miniatur lingsirnya orang-orang yang ’’sembrono’’ menghadapi zaman. Hingga pada satu titik: kita akan kesulitan menemukan di mana kuburannya karena tak ada batu nisan di atasnya.

Tiga kepala daerah –Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus- secara berbarengan tersingkir dari percaturan politik daerah. Sebabnya tentu sepele: mereka sembrono. Kesalahannya pun berbeda-beda. Dari yang sepele hingga yang sepolo.

Orang-orang tentu, tanpa saling waspada, tak mengetahui ada titik ’’kesalahan’’. Ini adalah salah. Itu adalah larangan. Tak disadarinya diterobos, karena tanah di atasnya kosong tanpa tanda. Akhirnya ketiganya masuk sel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebab saja. Seperti hukum kausalitas, KPK adalah pengungkit.

Tanpa ada mereka pun, sebenarnya ketiganya sudah salah. Perilaku koruptif ini sebagai tamparan di tahun 2018. Begitu terhenyaknya hingga kemudian menjadi ajang bullying dan olok-olok banyak orang. Sampai sekarang. Di mana ada berita tentang mereka, olok-olok terjadi. Keluarganya pun jadi sasaran. Bahkan menjadi citra seolah-olah mereka juga. Karena nila setitik, rusak susu sekaleng. Panas setahun dihapus tsunami sehari.

Ada kisah dari cerita silat lama Bu Kek Siansu karangan Asmaraman S. Kho Ping Hoo. Suatu hari terjadi silang pendapat tentang penjajah Mancuria yang kejam dan korup. Silang pendapat ini meluas di kalangan perguruan. Ada yang menganggap baik, ada pula yang tidak.

Tentu saja pendapat baik dan buruk itu karena adanya penilaian berdasarkan diri sendiri. Apa yang menguntungkan diri sendiri akan dinilai baik, dan yang merugikan akan dinilai buruk. Karena itulah timbul pertentangan, yang diuntungkan menganggap baik, yang tidak diuntungkan menganggap jahat. Sifat manusia memang demikian, apalagi pejabat kepada atasannya. Atau atasan kepada bawahannya. Dan ini menjadi sumber kekeliruan itu.

Kekeliruan ini biasanya berulang-ulang. Repetisi korupsi kerap terjadi di beberapa institusi. Lalu apa yang semestinya dilakukan? Lenin, politikus revolusioner asal Rusia menyebut what is to be done? Apa yang harus dilakukan?

Segala perubahan yang tak cukup dilakukan dengan memperbaiki mental belaka. Tak cukup retorika di setiap upacara, rapat maupun seminar-seminar tak penting. Semuanya dimulai dari upaya membangun institusi yang ’’tak amatiran’’. Institusi harus kuat dengan disiplin yang tinggi. Tujuannya, agar penguasa tak mudah menindas. Ada sel-sel yang saling mengunci.

Pendapat Lenin terlalu muluk-muluk memang. Kurang membumi. Tapi bisa diterapkan di Indonesia. Bisa di pemerintahan daerah. Dan sejenisnya. Harus bergerak klandestin. Ada proses yang berliku. Tak bisa sekali entak. Demikian.

2019 mungkin adalah kebangkitan. Semuanya serba baru. Wali kota baru, bupati (wakil bupati) baru. Ini adalah awal memperbaiki diri. Tak asal berubah. Tapi tahu persis tanah tempat diinjak.

Tak perlu tinggi-tinggi. Perbaiki yang ada di sekitar kita. Jika wali kota, maka perbaiki Kota Mojokerto. Jika bupati, maka perbaiki Kabupaten Mojokerto. Ini namanya bertempur di tingkat lokal. Melalui cara ini kita belajar membangun front yang luas. Mendidik organisasi tak besar kepala. Tahu kapan berkompromi dan saat mempertahankan pijakan.

Dan 2019 harus menjadi tahun ’’ keberanian’’ bagi pemimpin baru yang relatif baru. Seperti Ronin yakni samurai yang kehilangan atau terpisah dari tuannya di zaman feodal Jepang (1185-1868). Ronin adalah seorang bangsawan yang idealis dan kritis pada kekuasaan yang korup pada zamannya. Penuh kesetiaan dan keberanian. Tanpa rasa takut.

Nah, bisakah pemimpin di Mojokerto demikian? Ning Ita yang jadi wali kota, Pungkasiadi yang jadi ’’Bupati Mojokerto’’. Setidaknya berani membuktikan beberapa janji-janji yang terbengkalai.

Janji-janji yang di telinga rakyat Mojokerto tidak penting berapa jumlahnya dan tidak penting untuk diingat detail-detail. Karena yang masih hangat diingat mereka adalah kata-kata ’’makmur dan sejahtera’’. Jualan makmur dan sejahtera jauh lebih sulit ketimbang jualan ketela.

Apalagi 2019 masih tahun politik. Tahun Pilpres 2019. Tentu selaras dengan janji-janji manis para capres yang enak didengar tapi tak enak dikunyah. Beruntung ada capres alternatif Dildo (Nurhadi-Aldo) yang bermanuver dan menghibur.

’’Jika Karl Marx memimpikan tatanan masyarakat tanpa kelas lalu dimana kita akan belajar.’’

’’Rajin bekerja hanyalah slogan yang diciptakan pemerintah saat ini agar kelas pekerja lebih giat memperkaya para investor.’’

Atau program kerjanya sekelas ’’Program Subsidi Tagihan Warnet Bagi Umum” disingkat menjadi Prostatbau. Atau ’’orang miskin dilarang miskin’’.

Dildo antihoaks. Jenaka tapi mengena. Dan sejatinya patut diterjemahkan di daerah-daerah, agar semua lupa korupsi, lupa rebutan jabatan dan lupa saling melaporkan kasus ke ranah hukum.

Begitu asyik plus jenaka. Di titik inilah politik, menurut saya, mengalami kemajuan yang luar biasa. Memecah kebuntuan karena selama ini kita terdikotomi pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, seolah-olah tak ada orang lain.

Dildo memecahkan. Antara politik fiksi dan politik fakta. Politik fiksi mengalahkan politik fakta. Tentunya kita ingin pemimpin lokal kita bergaya ’’fiksi’’ tapi bekerja nyata. Seperti Dildo. Ning Ita dan Pak Pung tampaknya mirip-mirip mereka. (*)

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia