Minggu, 24 Mar 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

PKS Terima Sumbangan Kampanye Paling Besar

04 Januari 2019, 16: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (JawaPos.Com/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – 15 partai politik (parpol) beserta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2 telah menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Dari jumlah itu, PKS masuk sebagai parpol dengan penerimaan sumbangan paling besar. Sementara, empat parpol tercatat nihil. PKS mencatat, besaran dana sumbangan kampanye itu bersumber dari internal parpol sebesar Rp 113.900.000.

Sedangkan, sisanya merupakan sumbangan dari sejumlah caleg dengan kisaran sumbangan Rp 250 ribu hingga Rp 5 juta. Dengan total dana sumbangan sebesar Rp 127.936.000

Tertinggi kedua Partai Perindo dengan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 78.345.000.  Partai baru ini mengandalkan dana kampanyenya melalui para calegnya yang bertarung di lima Daerah Pemilihan (Dapil).

Partai dengan dana kampanye terbesar ketiga adalah Partai Demokrat. Parpol besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini mencatatkan dana sumbangan kampanye ke Kabupaten Mojokerto senilai Rp 30.435.000.

’’Semua parpol sudah melaporkan ke KPU dan sudah kita umumkan ke publik,’’ ujar Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arief. Dijelaskan Arif, pelaporan dana sumbangan kampanye menjadi salah satu kewajiban parpol dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kampanye.

Sebelum menyerahkan LPSDK, partai politik peserta pemilu sudah lebih dulu menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK), 22 September 2018 silam.

’’Setelah LPSDK, akan ada laporan lagi yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan pada tiga hari setelah penetapan peserta pemilu dan ditutup delapan hari setelah pemungutan suara,’’ jelasnya.

Arif menambahkan, jika partai politik tidak melaporkan LPPDK, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berat. Yakni, bisa berupa penganuliran jika calonnya menang dalam pemilu nanti.

Lalu bagaimana dengan parpol Garuda yang tak melaporkan dana kampanye? Arif menjelaskan, Partai Garuda tak berpartisipasi dalam pemilu nanti. Sehingga, tak dibutuhkan pertanggungjawaban dan pelaporan. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia