Kamis, 21 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Sportainment

Kuasa Hukum PSMP: Ironis Sekali PSSI Sendiri Terlibat Match Fixing

03 Januari 2019, 19: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

PSMP saat menjamu Aceh United pada Liga 2 Musim lalu di Stadion Gajah Mada Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

PSMP saat menjamu Aceh United pada Liga 2 Musim lalu di Stadion Gajah Mada Mojosari, Kabupaten Mojokerto. (Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Pengungkapan satgas antimafia bola terhadap sejumlah oknum dan pejabat PSSI yang terlibat match fixing beberapa hari terakhir cukup menyita perhatian pengurus PS Mojokerto Putra (PSMP).

Bahkan, mereka menyatakan tak bergeming. The Lasmojo selama ini kerap disebut sebagai salah satu tim yang terlibat aktif dalam skandal pengaturan skor di Liga 2 oleh PSSI.

Hingga memaksa Komite Disiplin (Komdis) PSSI harus menjatuhkan sanksi larangan bermain terhadap Laskar Majapahit di musim 2019 nanti. Akan tetapi, dalam faktanya, justru banyak oknum komdis yang justru terlibat dalam skandal match fixing.

Sehingga memaksa kepolisian harus turun tangan dalam menangani kasus tersebut. Kondisi ini yang dinilai sebagai ironi di atas carut marutnya situasi sepak bola Indonesia yang tak kunjung usai.

Di mana, PSMP seakan menjadi tumbal atas tuduhan yang dialamatkan sejumlah pihak. Hingga membuat mereka memilih jalur banding demi menyelamatkan PSMP dari sanksi dan tuduhan.

Hal tersebut yang diakui kuasa hukum PSMP sebagai langkah paling efektif sepanjang PSSI belum bisa membereskan persoalan. Di mana, sanksi yang diberikan komdis dinilai tidak berdasarkan regulasi yang dibuat PSSI sendiri.

Akan tetapi, upaya banding tersebut sampai saat ini ternyata tak kunjung mendapat respon komite banding (Komding). PSMP tak bisa bertindak apa-apa lagi dalam menganulir sanksi selain hanya bisa menunggu panggilan maupun sidang oleh komding.

’’Langkah banding itu kan memakai hukum pasif ya. Jadi, kita tidak bisa mendesak atau mengupayakan lebih untuk menganulir sanksi. Yang bisa kita lakukan ya hanya menunggu komding.

Ironis sekali ketika kita disanksi karena katanya terlibat match fixing, akan tetapi PSSI sendiri ternyata juga terlibat,’’ ungkap Muhammad Sholeh, kuasa hukum PSMP. Akan tetapi, reaksi berbeda bakal ditempuh PSMP jika benar-benar diseret sejumlah oknum dalam tuduhan match fixing ke satgas antimafia.

Di mana, jalur hukum, baik perdata maupun pidana siap ditempuh jika benar dituduh tanpa menyertakan bukti jelas. Sebab, tuduhan match fixing selama ini hanya berdasarkan rekaman video tendangan penalti melenceng oleh Krisna Adi. Yang dinilai bukan sebagai bukti sah dalam tuduhan dan sanksi.

 Sehingga tudingan tersebut dinilai cukup merugikan PSMP sebagai tim profesional milik warga Kabupaten Mojokerto. ’’Kalau memang ada tudingan seperti itu dari komdis, ya kita siap saja menempuh jalur hukum di luar PSSI.

Pasti akan kita laporkan, karena memang tuduhan tidak punya bukti yang jelas. Tapi, yang jelas kita hormati dulu respons komding terkait banding kita ini,’’ pungkasnya. 

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia