Selasa, 12 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Imunisasi Jadi Syarat Masuk PAUD dan SD

02 Januari 2019, 15: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Petugas puskesmas saat memberikan imunisasi difteri kepada siswa SDN Jabon 2, Kecamatan Mojoanyar beberapa waktu lalu.

Petugas puskesmas saat memberikan imunisasi difteri kepada siswa SDN Jabon 2, Kecamatan Mojoanyar beberapa waktu lalu. (Rizal Amrulloh/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Pelaksanaan outbreak respons immunizations (ORI) difteri di Kabupaten Mojokerto telah berakhir.

Imunisasi ulang yang dilakukan sebanyak tiga tahap selama 2018 itu telah rampung 31 Desember kemarin. Dari 306 ribu sasaran anak usia 1-19 tahun telah mencakup 94,61 persen.

Tahun ini, Pemkab Mojokerto bakal memberlakukan imunisasi dasar lengkap sebagai syarat untuk masuk sekolah. Dinas Kesehatan (Dinkes) mengusulkan agar ORI menjadi salah satu persyaratan wajib saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di jenjang sekolah PAUD dan SD.

Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin, mengungkapkan, saat ini, aturan tersebut tengah digodok menjadi peraturan bupati (Perbup).

Regulasi anyar itu mengatur tentang sertifikasi imunisasi dasar lengkap yang wajib dimiliki setiap calon siswa untuk mendaftar ke sekolah. ”Sekarang sedang penyusunan perbup sebagai payung hukumnya,” ungkapnya.

Didik mengatakan, setiap anak yang masuk kategori usia wajib imunisasi akan dibekali sertifikat. Lembaran itu berfungsi sebagai catatan tahapan vaksinasi yang telah diberikan.

Sehingga, catatan itulah yang akan dijadikan pedoman untuk dilampirkan saat mendaftar ke sekolah. Menurutnya, persyaratan itu akan diberlakukan mulai PPDB tahun ajaran 2019/2020 ini.

”Insya Allah di awal Januari ini perbub sudah selesai,” terangnya. Setelah itu, kata Didik, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan MoU (memorandum of understanding) atau perjanjian kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto.

”Karena mereka yang membawahi sekolah-sekolah,” ujarnya. Dia menyebutkan, penerbitan sertifikat imunisasi dapat dilakukan di 27 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan.

Di dalamnya memuat sedikitnya sembilan jenis vaksinasi yang masuk daftar imunisasi lengkap. Bagi calon siswa, seluruh imunisasi tersebut harus lengkap sebelum masuk ke sekolah.

Jika tidak, pihak sekolah akan menyarankan calon siswa ke fasilitas kesehatan atau puskesmas untuk mendapatkan imunisasi yang belum dijalani. Dengan begitu, harapannya, seluruh siswa yang diterima sekolah telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

”Terutama di jenjang siswa TK/RA dan SD.MI,” tandasnya. Didik menambahkan, diterapkannya aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Antara lain, tuberculosis, hepatitis B, polio, difteri-tetanus, pertusis, haemophilus influenzae tipe B, serta campak dan rubela. ”Ini bukan untuk menakuti anak yang masuk sekolah.

Tapi, selama ini terjadinya difteri dan cacar rata-rata menyasar anak yang tidak terimunisasi,” pungkasnya. Terlebih, 2018 lalu Kabupaten Mojokerto masuk menjadi salah satu daerah yang ditetapkan kejadian luar biasa (KLB) difteri.

Sehingga harus dilakukan ORI difteri sebanyak tiga kali putaran. Dengan sasaran seluruh usia 1-19 tahun sebanyak 306 ribu anak. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia