Rabu, 23 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Anugerah Pajak Daerah Award 2018 Hadirkan Ruth Sahanaya

21 Desember 2018, 14: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ruth Sahanaya menyapa para pejabat dan wajib pajak pada Anugerah Pajak Daerah Award 2018 yang digelar Bapenda Kabupaten Mojokerto.

Ruth Sahanaya menyapa para pejabat dan wajib pajak pada Anugerah Pajak Daerah Award 2018 yang digelar Bapenda Kabupaten Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten  Mojokerto memasang target pendapatan tahun 2019 hingga mencapai setengah triliun. Meski begitu, terdapat tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami penurunan target.

Ketiganya yakni Bagian Administasi Perekonomian Setdakab dengan penurunan target sebesar Rp 64 juta, Dinas Kesehatan sebesar Rp 606 juta, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rp 4,2 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, merinci, Bagian Administasi Perekonomian Setdakab di tahun 2018 ini memasang target pendapatan sebesar Rp 4,936 miliar.

Sementara, di tahun 2019, terjadi penurunan target menjadi Rp 4,881 miliar. Pun demikian dengan Dinas Kesehatan. Dari semula ditarget Rp 36,3 miliar, tahun 2019 nanti menjadi Rp 35,771 miliar.

Penurunan cukup signifikan terjadi di DPMPTSP. Dinas perizinan ini mengalami penurunan hingga Rp 4,2 miliar. ’’Tahun 2018 ini ditaget Rp 14,2 miliar. Sedangkan, tahun 2019 menjadi Rp 10,02 miliar,’’ katanya.

Sementara itu, kepala DPMPTSP Abdulloh Muhtar, mengatakan, penurunan target karena prosedur perizinan yang kian rumit. Ia mencontohkan, pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang akan dipakai kegiatan usaha.

’’Sesuai prosedur, pengajuan itu diawali dengan kajian tata ruang. Izin ini untuk mengetahui, apakah lokasi bisa berdiri gedung untuk usaha,’’ ujarnya.

Jika diperbolehkan, izin terus berjalan. Pemohon harus mengajukan pertimbangan teknis ke BPN. Rekomendasi ini sebagai salah satu syarat perizinan untuk mengeluarkan izin lokasi.

Pasca izin itu dikantongi, pemohon izin harus mengajukan dokumen lingkungan mulai dari SPPL, UKL-UPL, Amdal Lalin, hingga rekomendasi piel banjir. ’’Ini akan melibatkan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan dinas terkait,’’ tambah dia.

Deretan syarat yang harus dipenuhi itu, ujar Muhtar, DPMPTSP baru memunculkan izin usaha atau izin operasional komersial. ’’Dengan prosedur itu, banyak sekali pengusaha, enggan melengkapi perizinan. Ini yang jadi tantangan pemda untuk melakukan sosialisasi pembinaan dan penertiban,’’ ungkapnya.

Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto ini, menambahkan, dengan masyarakat yang enggan mengurus izin, maka potensi PAD akan terus merosot. Dan, potensi pendapatan retribusi pun hanya bersumber dari IMB dan ruang milik jalan (rumija) yang dimanfaatkan untuk reklame.

Untuk mempermudah perizinan, pemda sudah pernah menyederhanakannya. Semisal untuk IMB rumah tempat tinggal dengan luasan di bawah 200 meter persegi. Pemohon cukup mengajukan ke tingkat kecamatan.

’’Untuk persyaratan, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Hasil koordinasi dengan instansi terkait, hal tersebut tidak mungkin disederhanakan lagi. Baik dari aspek teknis maupun yuridis,’’ papar Muhtar.

Justru, idealnya, DPMPTSP tak diberikan target pendapatan oleh daerah dari sektor IMB. Alasannya, selain mengacu SE Mendagri, Dinas Perizinan berfungsi utama sebagai pusat pelayanan dan pengendalian pembangunan gedung.

Sementara itu, kemarin, Bapenda menggelar Anugerah Pajak Daerah Award 2018. Momen ini sebagai salah satu cermin pemda mengapresiasi wajib pajak di Kabupaten Mojokerto.

Di acara ini, Diva pop Indonesia, Ruth Sahanaya, menghibur para pejabat dan seratusan wajib pajak. Tujuh lagu hits-nya melantun merdu. Ingin Kumiliki menjadi lagu penyapa artis yang biasa dipanggil Uthe ini. (ron/abi)

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia