radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Jaksa Mengaku Tak Puas dengan Putusan Kades Nono

14 Desember 2018, 17: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kades Suhartono (hormat) mendapat dukungan dari pendukungnya saat sidang putusan di PN Mojokerto.

Kades Suhartono (hormat) mendapat dukungan dari pendukungnya saat sidang putusan di PN Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto memastikan bakal mengajukan memori banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Mojokerto.

Meski secara substansi sepaham dengan pandangan hakim, namun terdapat berbagai pertimbangan yang tak sesuai harapan. Hal itu diungkapkan JPU Faiq Nur Fiqri Sofa sesaat setelah sidang di PN Mojokerto berakhir, Kamis (13/12).

’’Setelah kami melakukan koordinasi, kami memutuskan untuk mengajukan banding,’’ terangnya. Meski tak menerangkan secara detail atas alasan mengajukan banding tersebut, namun Faiq mengaku sudah cukup sesuai dengan putusan tersebut.

’’Secara substansi sudah terpenuhi. Hanya beberapa tuntutan saja yang tidak masuk dalam pertimbangan putusan,’’ papar dia. Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Kabupaten Mojokerto ini, mengaku, memori banding akan segera diajukan menyusul waktu yang sangat terbatas.

’’Maksimal tiga hari saja. Kami sudah ajukan banding,’’ tambah Faiq. Ivan Yoko, SH, JPU yang lain, menerangkan, banding diajukan untuk menyepadankan langkah hukum dengan tim kuasa hukum terdakwa.

’’Karena, mereka juga banding. Dengan pertimbangan itu, kita juga banding,’’ katanya. 

Sementara itu, dalam sidang Kamis (13/12), Kades Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, kabupaten Mojokerto Suhartono alias Nono kembali mendapat dukungan dari pendukungnya.

Ruang sidang penuh sesak dengan para pendukung. Namun, sebagian besar pendukung terdakwa tertahan di depan gedung pengadilan. Massa kemudian membubarkan diri sesaat pasca pembacaan amar putusan oleh majelis hakim.

Perlu diketahui, JPU menuntut terdakwa Suhartono dengan hukuman selama 6 bulan kurungan penjara dengan hukuman percobaan selama setahun, dan denda sebesar Rp 12 juta subsider 2 bulan penjara. J

PU menerangkan, tuntutan ini dianggap layak karena terdakwa melanggar pasal 282 dan 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

(mj/ron/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia