Selasa, 12 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Rencana Gulirkan Mutasi, Pemkot Minta Izin Mendagri

14 Desember 2018, 15: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Wali Kota Ika Puspitasai dan Wawali Achmad Rizal Zakaria saat mengikuti istighotsah di Pemkot Mojokerto.

Wali Kota Ika Puspitasai dan Wawali Achmad Rizal Zakaria saat mengikuti istighotsah di Pemkot Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Sebelum melangkah ke tahapan assesment dalam pengisian jabataban lowong di Pemkot Mojokerto, Wali Kota Ika Puspitasari terlebih dulu menggelar tahapan capacity building atau peningkatan kapasitas.

Upaya itu akan diterapkan dengan menyasar seluruh pajabat struktural. Sekdakot Harlisyati mengungkapkan, tujuan diselenggarakannya capasity building merupakan upaya untuk mengetahui kapasitas pejabat.

Kegiatan itu dilakukan menyusul rencana Ning Ita, sapaan Ika Puspitasari, untuk melakukan penataan pejabat struktural di tubuh pemkot.

’’Capacity building itu untuk melihat masih-masing karakter seseorang (pejabat) pantasnya ditempatkan (jabatan) di mana,’’ paparnya.

Harlis menyebut, melalui capacity building tersebut dapat diketahui kapasitas dan keahlian masing-masing pejabat.

Dengan begitu, maka bisa dijadikan sebagai pertimbangan wali kota untuk menempatkan di bidang yang sesuai. ’’Karena Bu Ita ingin the righ man in the right place,’’ ulasnya.

Capasity building tersebut bakal menyasar seluruh pejabat struktural. Secara bertahap, kata Harlis, proses itu diawali oleh pejabat tinggi pratama eselon II dan eselon III karena menyesuaikan dengan anggaran.

Saat ini, jumlah eselon II terdiri dari 24 orang, sementara eselon III sejumlah 99 orang. Sedangkan eselon IV mencapai 342 orang. ’’Karena eselon IV kan banyak, mungkin menyusul di PAK,’’ imbuhnya.

Mantan Kepala Bappeko Mojokerto ini, menambahkan, tahapan itu bakal dilakukan pada Januari-Februari 2019 nanti. Diharapkan, berdasarkan hasil capasity building, bisa dijadikan pertimbangan wali kota untuk mengambil kebijakan rotasi dan mutasi pejabat.

Dengan demikian, 8 jabatan eselon II yang kosong saat ini, belum tentu dilakukan assessment karena menunggu perombakan yang bakal dilakukan dalam waktu dekat ini. Wacana perombakan itu terbilang cukup dini dilakukan oleh pemenang Pilwali Mojokerto 2018 yang baru dilantik 10 Desember lalu.

Sebab, mengacu pada Pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), kepala daerah bisa melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemda setelah enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Jika belum genap jangka waktu tersebut, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. ’’Karena belum enam bulan, nanti saya proses melalui Mendagri untuk izin agar bisa melakukan mutasi,’’ tandasnya.

Harlis menambahkan, setelah dilakukan penataan tersebut, maka akan dilakukan tahapan assesment bagi jabatan yang kosong. Bisa jadi, kekosongan jabatan kepala dinas di 8 Organisasi perangkat Daerah (OPD) saat ini dapat berubah karena pergesaran pejabat.

’’Misalnya yang sekarang kosong akan diisi dengan menggeser pejabat eselon II yang ada. Nah yang kosong karena ditinggal pejabat inilah yang di-assessment,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia