Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Nilai UMK Kota Mojokerto Bikin Buruh Semingrah

17 November 2018, 19: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Dua orang buruh pulang kerja dari salah satu perusahaan di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto

Dua orang buruh pulang kerja dari salah satu perusahaan di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto (Rizal Amrullah/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jatim resmi digedok Gubernur Jatim, Jumat (16/11). Nilai UMK Kota Mojokerto tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.263.665. Nilai tersebut naik Rp 377 ribu dari UMK kota tahun ini.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) Kota Mojokerto Hariyanto mengatakan, besaran UMK yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor 188/665/KPST/013/2018 tentang UMK di Jatim 2019 harus dipatuhi oleh semua perusahaan.

Besaran nilai tersebut berlaku mulai 1 Januari tahun depan. ”Iya nggak apa-apa. Kita harus hormati keputusan ini,” terangnya. Pasalnya, ketetapan tersebut telah melalui proses duduk bersama antara dewan pengupahan Provinsi Jatim.

Terdiri dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh. Sehingga semua usulan UMK dari kabupaten/kota yang diusulan menjadi dasar menetapkan besaran UMK tahun depan.

Dia menegaskan, dalam waktu dekat diskopumnaker akan kembali menggelar tatap muka dengan dewan pengupahan kota (Depeko). Pertemuan tersebut untuk menyampaikan hasil penetapan UMK 2019.

Terlebih, besaran yang digedok gubernur naik dua kali lipat lebih dari usulan yang diajukan sebelumnya. ”Dari pertemuan nanti mungkin akan ada masukan-masukan. Tapi, yang jelas, karena sudah ditetapkan harus dijalankan,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, saat penghitungan besaran UMK pada (8/11) lalu, Depeko menyepakati usulan sebesar Rp 2.037.864 untuk disorong ke meja gubernur.

Hasil itu berdasarkan penghitungan sesuai dengan formula PP nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Yang mana pemerintah mematok kenaikan sebesar 8,03 persen.

Di samping itu, pihaknya sebelumnya juga melakukan survei terhadap kebutuhan hidup layak (KLH) Kota Mojokerto sebagai data pembanding.

Sepanjang 2018 telah dilakukan sebanyak tiga kali survei. Di antaranya saat menjelang Ramadan atau pertengahan Mei lalu dengan perolehan Rp 1.589.677.

Kemudian dilanjutkan pertengahan Juli atau pasca Lebaran dengan hasil Rp 1.581.345. Sementara survei yang terakhir dilakukan pada 11-12 Oktober atau sebelum penghitungan UMK kota, dengan hasil Rp 1.620.771.

Dengan demikian, besaran rata-rata KLH Kota Mojokerto sebesar Rp 1.597.264. ”Itu dari hasil 60 indikator survei sesuai dengan harga yang ada di pasaran,” tandasnya.

Kendati demikian, gubernur justru menetapkan UMK sebesar Rp 2.263.665 atau selisih lebih tinggi Rp 225 ribu dari jumlah usulan.

Jika dibanding dengan besaran UMK Rp 1.886.387 tahun berjalan ini, kenaikan hampir menyentuh 20 persen atau sekitar Rp 377 ribu. ”Sebelumnya tidak pernah lebih tinggi dari PP 78/2015.

Tapi, ini kok muncul melompat sampai naik 19,99 persen,” terang Hariyanto. Dia memperkirakan, dalam menetapkan besaran UMK kabupaten/kota, gubernur tidak hanya mengacu pada PP 78/2015.

Melainkan juga menenggunakan pertimbangan disparitas agar tidak terlalu jomplang dengan UMK di daerah sekitar. Pasalnya, kata dia, kenaikan lebih dari 8,03 persen tidak hanya terjadi di Kota Mojokerto saja. Melainkan juga pada beberapa daerah lainnya.

”Seperti antara Kota dan Kabupaten Mojokerto kan disparitasnya jauh. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Tapi, kita belum tahu pastinya,” pungkasnya. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia