Jumat, 16 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Banyak Perusahaan Abaikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 08 Nov 2018 20:00 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Ist/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Tingkat kepatuhan perusahaan di Kabupaten Mojokerto terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, cukup tinggi. Di tahun 2018 ini, sebanyak 87 perusahaan tercatat mengabaikan kewajibannya tersebut.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kabupaten Mojokerto, Rollana Mumpuni, mengatakan, korps Adhyaksa telah mengeluarkan sebanyak 87 Surat Kuasa Khusus (SKK) sepanjang tahun ini.

Dari jumlah itu, 52 di antaranya sudah dinyatakan klir. ’’Mereka kita panggil. Kita tagih untuk memenuhi kewajibannya,’’ ungkapnya. Perempuan berjilbab yang akrab disapa Olla ini, menjelaskan, jika 52 perusahaan dipastikan sudah rampung, berbeda dengan 35 perusahaan yang lain.

Mereka memiliki segudang alasan dan mengelak melakukan pembayaran. Alasannya pun berbeda-beda. Mulai dari jumlah karyawan yang tak sesuai dengan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, hingga banyaknya karyawan musiman.

’’Ada juga yang memang belum mampu melakukan pembayaran,’’ tegasnya. Untuk perusahaan yang tak mampu melakukan pembayaran, ungkap Olla, kejari memberikan kelonggaran.

Yakni, dengan sistem mengangsur. Perusahaan diberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi tunggakan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, untuk perusahaan yang beralasan pekerjanya tak sesuai dengan jumlah karyawan, harusnya melakukan klarifikasi. ’’Laporan jumlah pekerja itu harusnya dilakukan secara rutin. Sehingga, tidak menjadi tunggakan bagi perusahaan,’’ ungkap Olla.

Ia menerangkan, BPJS Ketenagakerjaan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Karena, jaminan keselamatan itu menjadi hak para pekerja. Jika aturan ini tak diindahkan, maka perusahaan akan menerima sanksi. Di antaranya yang paling berat adalah dengan melakukan pembekuan perusahaan.

Namun, yang dilakukan kejari selama ini masih sebatas melakukan pemulihan. Dan, hasilnya sangat efektif. Sejak Januari lalu, mampu memulihkan anggaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 233.221.371.

’’Kami tetap atensi dan serius mengamati perusahaan yang sudah komitmen melakukan angsuran. Karena, sanksi yang bisa terapkan ke perusahaan cukup berat,’’ pungkas dia. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia