Jumat, 16 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Buruh Semringah, Upah 2019 Mendekati Rp 4 Juta

Sabtu, 03 Nov 2018 10:00 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Mendekati pergantian tahun, persoalan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) kembali menghangat.

Termasuk di Kabupaten Mojokerto, yang setiap tahun selalu terjadi perdebatan tentang nominal UMK tahun depan.

Nah, di tengah proses penentuan UMK oleh dewan pengupahan kabupaten (DPK), penekanan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tak bisa dielakkan sebagai dasar acuan pasti.

Sifatnya yang mengikat memaksa para pelaku usaha maupun buruh harus menerima dengan lapang dada atas hasil dari formula yang telah tertuang.

’’Sementara ini kita memang belum memulai untuk pembahasan usulan UMK. Tapi, sejatinya kita tidak bisa lepas dari PP 78,’’ ungkap Nugroho Budi Sulistyo, Plt Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto.

Mengacu formula yang tertuang dalam pasal 44, UMK dipastikan naik di tahun berikutnya. Untuk 2019 nanti, diprediksi bisa menyentuh angka Rp 3,851 juta atau mendekati nilai Rp 4 juta.

Nominal itu berasal dari besaran UMK tahun 2018 yang mencapai Rp 3,565 juta. Lalu, ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir, mencapai 8,03 persen.

Meski sudah bisa ditebak nominalnya, namun pembahasan oleh DPK harus tetap dilaksanakan. Pembahasan tersebut sekaligus untuk menegaskan kesepakatan di antara berbagai usaha.

Baik dari pihak perusahaan maupun buruh atau pekerja. Sehingga tidak ada lagi perdebatan yang muncul di kalangan pengusaha maupun buruh pada periodesasi UMK tahun berikutnya.

Sebelum akhirnya diusulkan ke gubernur Jatim yang waktunya di-deadline per 24 November mendatang. ’’Ya, tidak bisa lebih besar maupun lebih kecil dari formula yang sudah ditentukan.

Kita usahakan penetapan besaran tidak ada perdebatan. Sehingga bisa segera diusulkan ke gubernur,’’ imbuhnya. Pihaknya berharap tidak ada lagi gejolak atas penetapan besaran UMK tahun ini.

Selain karena sifatnya yang mengikat, keberadaan PP 78 juga dinilai sebagai opsi paling ideal untuk kedua belah pihak. Baik pengusaha maupun buruh. Hal ini tak lepas dari fungsi PP sebagai jaring pengaman dalam penetapan upah minimum.

’’Ya, belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Kita upayakan secepat mungkin ada hasil positif dari proses pembahasan,’’ pungkasnya.

(mj/far/ris/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia