Jumat, 16 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Pingin Jadi PNS tanpa Tes, Bayar Mahar Rp 70 Juta

Selasa, 23 Oct 2018 18:27 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Jawapos.com for Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Kasus dugaan penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mencatut nama Badan Kepagawaian (BKD) Provinsi Jatim perlahan mengembang.

Senin (22/10) Polresta Mojokerto giliran menerima pengaduan dari korban baru. Setidaknya, ada enam orang yang mengaku telah mengalami kerugian antara Rp 50 juta hingga Rp 70 juta per orang.

Puluhan juta uang tersebut juga diduga telah diserahkan kepada tersangka Suhartono, 65, warga asal Dusun Suwaluh Selatan, Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian sudah ada tujuh korban CPNS. Setelah sebelumnya satu orang resmi melaporkan tersangka ke polisi. ’’Hasil penyelidikan sementara, diketahui ada tujuh korban penipuan CPNS,’’ ungkap Kasatreskrim Polresta Mojokerto, AKP Suhariyono.

Tujuh korban itu merupakan warga asal Sidoarjo dan Mojokerto. Suharyono mengungkapkan, modus tersangka melakukan penipuan CPNS kepada para korban tidak berbeda. Tersangka lebih dulu menjanjikan korban bakal diangkat sebagai CPNS setelah mau menyerahkan uang pelicin yang nilainya bervaritif.

”Para korban diminta uang mahar sebagai pelicin. Nominalnya bervariasi. Antara Rp 50 juta sampai Rp 70 juta per orang. Dengan total kerugian Rp 600 juta,’’ terangnya.

Oleh tersangka, uang tersebut, lanjut Suhariyono, dalihnya tak lain sebagai dana operasional yang akan disampaikan kepada oknum pegawai BKD Pemprov Jatim. Sebagi pihak yang memproses dan menyetujui pengangkatan pegawai baru di lingkungan pemprov tanpa tes.

 Namun, setelah polisi berhasil membongkar kasusnya, Suhariyono menyatakan, klaim uang mengalir kepada oknum pegawai BKD Pemprov Jatim sebatas akal-akalan tersangka.

Bahkan, agar para korban yakin, dia juga menerbitkan surat pembelakan CPNS palsu yang di dalamnya mencatut nama kepala BKD Pemprov Jatim. ’’Namun, sepeserpun tidak ada yang disetorkan (ke BKD Jatim). Sebab, kemarin kita sudah mengkroscek petugas BKD Jatim sebagai saksi’’ tuturnya.

Uang senilai Rp 600 juta tersebut sejauh ini hanya masuk dalam kantong tersangka. ’’Katanya habis buat bayar utang dan foya-foya,’’ tegasnya. ’’Memang, gaya hidupnya tinggi,’’ imbuhnya.  

Disinggung apakah ada keterlibatan oknum pegawai BKD Provinsi Jatim, Suhariyono belum dapat memastikan. Sebab, sejauh ini masih pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dengan melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi-saksi. Dia menambahkan, belakangan, diduga tersangka adalah pemain lama atau bekerja sebagai makelar CPNS. Itu terlihat dari cara tersangka merayu dan berkomunikasi dengan para korban.

Sehingga, untuk sementara, polisi menyimpulkan, tersangka memang berlatarbelakang sebagai makelar. Biasa menawarkan jasa dapat membantu penerimaan CPNS tanpa tes ke beberapa daerah. Seperti Sidoarjo dan Mojokerto. ’’Jadi, ada potensi korban bertambah. Tapi, untuk luar wilayah hukum kita,’’ ujarnya.

Sekadar diketahui, penangkapan tersangka sebelumnya tak lepas dari laporan salah satu korban, Agus Hadiwiyono, 48, warga asal Dusun Segodo, Desa Bacang, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

Tersangka diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus sebagai makelar CPNS di wilayah Provinsi Jatim. Dugaan penipuan ini dilakukan di sebuah rumah di Lingkungan Perum CSE Suromulang Barat, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, tahun 2017 lalu.

Atas dasar itu, polisi menemukan adanya unsur tindak pidana yang dikuatkan dengan tiga lembar bukti slip transfer, dua lembar kuitansi penerimaan uang, serta surat pernyataan penerimaan uang Rp 600 juta.  

Polisi juga menyita empat surat undangan pembekalan palsu dengan mencatut kop surat dan nama Kepala BKD Provinsi Jatim. ’’Sampai sekarang kami mendalami kemungkinan ada keterlibatan pelaku lain yang bekerja sama dengan tersangka,’’ pungkasnya. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia