Rabu, 24 Oct 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bisa Membengkak hingga Dua Tahun

Jumat, 12 Oct 2018 09:00 | editor : Mochamad Chariris

Calon peserta saat mendaftar JKN-KIS mandiri di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto.

Calon peserta saat mendaftar JKN-KIS mandiri di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. (Rizal Amrullah/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Bagi para peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran hendaknya harus segera melunasi premi.

Jika tidak, tagihan akan berpotensi membengkak seiring regulasi anyar yang menghitung masa piutang menjadi dua tahun. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Dina Diana Permata menjelaskan, aturan baru tersebut mengacu Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan regulasi itu, saat ini BPJS Kesehatan akan mencatat dan menghitung tunggakan iuran hingga batas maksimal 24 bulan. ”Jadi, maksimal piutangnya peserta menunggak bisa lebih banyak lagi. Karena terhitung sampai dua tahun,” ungkapnya).

Sebelumnya, batas maksimal tunggakan iuran hanya terhitung hingga 12 bulan atau satu tahun. Namun, pasca diterbitkannya Perpres 82/2018 pada pertengahan September lalu diperpanjang hingga dua kali lipatnya.

Dengan demikian, bagi peserta yang memiliki tunggakan hingga satu tahun, maka tagihan akan terus membengkak. Besarannya sesuai dengan iuran bulanan dari kelas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diikuti.

”Pemberhentian sementara kartu JKN-KIS maupun denda pelayanan 2,5 persen juga masih diberlakukan,” paparnya. Dina menyatakan, tingkat kepatuhan membayar iuran oleh peserta BPJS Kesehatan di wilayah Mojokerto terbilang cukup rendah.

Hingga periode Januari-September ini tercatat, jumlah peserta yang menunggak pembayaran iuran sebanyak 60.151 peserta. Angka tersebut terdiri dari wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto dengan jumlah tunggakan beragam.

Mulai dari satu bulan hingga satu tahun. ”Kesadaran rendah paling banyak dari segmen peserta mandiri,” terangnya. Dia mengakui, banyaknya peserta iuran peserta yang masih ngendon itu menjadi salah satu faktor penyebab defisitnya BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, pihaknya kini tengah mengejar terget untuk menekan jumlah tunggakan peserta. Hal itu menyusul instruksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar seluruh petugas BPJS Kesehatan turut melakukan penagihan.

”Semua staf kita tugaskan untuk menagih lewat telepon. Peserta kita ingatkan membayar dengan menghubunginya satu per satu,” bebernya. Selain itu, juga melakukan penagihan dengan SMS blast atau pengiriman pesan singkat secara serentak kepada seluruh peserta yang menunggak.

Namun, cara tersebut hanya dilakukan bagi peserta yang belum membayar iuran dengan rentang waktu 1-3 bulan. ”Sebetulnya melalui dua cara itu hasilnya lumayan efektif,” imbuhnya.

Sementara khusus bagi peserta yang iurannya nyantol di atas empat bulan, pihaknya kini dapat melakukan penagihan secara langsung. Namun, karena terbatasnya SDM, maka BPJS Kesehatan menggandeng sejumlah kader JKN-KIS.

Di samping itu, saat ini, peserta juga difasilitasi melakukan pembayaran secara cicilan. ”Bisa lewat kader, maupun dilunasi dulu sama koperasi, kemudian peserta bisa mencicilnya,” tandasnya.

Sedangkan sanksi pemberhentian sementara kartu JKN-KIS juga masih diberlakukan. Itu terhitung sejak iuran bulan pertama belum terbayar. Kartu dapat aktif kembali apabila seluruh tunggakan iuran telah dibayarkan.

Namun, dalam waktu 45 hari setelah kepesertaan aktif, peserta akan dibebankan denda pelayanan sebesar 2,5 persen jika digunakan rawat inap di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan. ”Batas maksimal denda pelayanan Rp 30 juta,” pungkasnya. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia