Rabu, 24 Oct 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

"Digoyang" Pihak Ketiga, Puluhan PNS Ajukan Cerai

Kamis, 27 Sep 2018 22:00 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Kasus perceraian di Mojokerto mendera semua kalangan masyarakat. Termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selama Januari hingga September ini, tercatat 46 pegawai di Mojokerto mengajukan permintaan cerai. Hal itu dipicu sejumlah faktor. Termasuk ekonomi dan munculnya pihak ketiga.

Dari puluhan PNS itu, 10 di antaranya penduduk Kota Mojokerto. Dan 36 orang penduduk Kabupaten Mojokerto. Kasusnya didominasi cerai gugat atau diajukan istri. Yakni, 31 perkara.

Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun lalu. Selama 2017, hanya ada 58 kasus PNS yang mengajukan permintaan cerai di Pengadilan Agama (PA) Mojokerto.

’’Problematika kehidupan itu bukan milik orang yang lapis ekonominya rendah. Artinya, setiap lapisan dalam masyarakat itu pasti akan mengalami problematika rumah tangga,’’ kata Humas PA Mojokerto Sofyan Zefri.

Menurutnya, prosedur pengajuan cerai dari pihak PNS itu berbeda dengan yang non-PNS. Mereka harus mendapatkan izin atasan. Sebab, mereka harus memenuhi syarat administratif dari lembaga dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

’’Jika tidak, mereka akan menerima sanksi administratif. Entah itu mulai dari pemecatan, pemberhentian tidak hormat, atau pun penurunan jabatan. Banyak sanksinya sesuai dengan instansi,’’ paparnya.

PA sendiri, menurut Zefri, memberikan waktu selama 6 bulan kepada PNS untuk mendapatkan izin dari atasan. Namun, bagi pihak PA, izin dari atasan hanya sebagai syarat administrasi. Dan itu tidak menghalangi proses persidangan.

’’Artinya, ketika kita sudah memberikan izin 6 bulan, kemudian ternyata selama 6 bulan itu belum ada izin. Ya otomatis proses persidangan tetap berjalan,’’ terangnya.  Apakah PNS diizinkan atau tidak, bukan menjadi pertimbangan PA untuk menolak atau mengabulkan permintaan cerai.

’’Bisa melalui pembuktian. Melalui analisa hakim dan melalui pertimbangan-pertimbangan psikologis maupun pertimbangan yuridis terkait dengan kondisi rumah tangga para pihak yang bersangkutan,’’ paparnya.

Namun, lanjut Zefri, sebagai langkah kehati-hatian, pihaknya akan bertanya kepada yang bersangkutan. Apakah masih ingin melanjutkan perkara ini tanpa izin tersebut atau menunggu sampai izinnya turun. ’’Seumpama pihak pengaju tetap ingin melanjutkan, maka konsekuensinya adalah harus membuat surat pernyataan,’’ tegasnya.

Zefri mengungkapkan, PA tidak menggampangkan dalam hal pengabulan permintaan cerai dari PNS. Prinsip di PA dalam hal perceraian adalah mempersulit. Sehingga, mempertimbangkan segala hal yang terjadi secara terperinci. ’’Umpamanya, dalam kasus pengajuan cerai ada celah atau potensi untuk rukun. Nah, itu yang kita angkat. Sehingga, itu kita tolak perceraiannya,’’ ujarnya. 

Menurutnya, untuk menekan angka perceraian PNS, salah satunya lewat pembinaan dari atasan. ’’Ada pembinaan dari atasan. Sehingga atasan juga punya andil di situ. Dan itu membantu,’’ pungkasnya. (ras)

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia