Rabu, 19 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

KPK Buru Uang yang Hilang

22 September 2018, 12: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Bupati nonaktif Mojokerto menyalami jaksa KPK usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Sidoarjo.

Bupati nonaktif Mojokerto menyalami jaksa KPK usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Sidoarjo. (Imron Arlado/Radar Mojokerto)

SIDOARJO – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memburu hilangnya dana gratifikasi senilai Rp 1,910 miliar.

Besaran dana ini bersumber dari perusahaan tower, PT Protelindo. Dari dana sebesar Rp 3,030 miliar yang dikeluarkan Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wijaya, MKP hanya menikmatinya Rp 550 juta.

Hilangnya uang ini tercantum dalam surat dakwaan jaksa. Disebutkan, hilangnya uang Rp 1,910 miliar tersebut berada di antara mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan dan mantan Kepala DPMPTSP Bambang Wahyuadi.

’’Kita akan mencarinya. Nanti pasti akan ketemu,’’ ungkap jaksa KPK Eva Yustisiana, usai sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi pembangunan tower di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Juanda, Sidoarjo, kemarin.

Dikatakan Eva, saat ini KPK belum bisa leluasa lantaran persidangan masih berada di agenda eksepsi. Sementara, 1 Oktober nanti, masih memasuki masa sanggahan atas eksepsi. ’’Itu sudah masuk ke materi perkara. Tentunya nanti akan kita cari,’’ paparnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, dari 22 perizinan tower yang berasal dari dua perusahaan, MKP memasang target mendapat Rp 4,4 miliar. Namun hasilnya, hanya mengantongi Rp 2,750 miliar. Padahal, dua perusahaan tersebut, yakni PT Tower Bersama Infrastructure mengeluarkan uang hingga Rp 2,6 miliar.

Dana senilai itu, diserahkan ke MKP melalui Bambang Wahyuadi sebesar Rp 2,2 miliar oleh seorang perantara bernama Nabiel Titawano yang menikmati Rp 190 juta, seorang PNS asal Kediri Agus Suharyanto sebesar Rp 10 juta, staf Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Ali Kuncoro Rp 100 juta dan Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Munif sebesar Rp 100 juta.

Pun demikian dengan PT Protelindo. Dari dana sebesar Rp 3,030 miliar yang dikeluarkan Onggo Wijaya, Direktur Operasi PT Protelindo, MKP hanya menikmatinya Rp 550 juta saja. Sisanya, dinikmati sejumlah orang.

Dengan rincian, sebesar Rp 570 juta dinikmati Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Ahmad Suhawi. Suhawi merupakan penghubung PT Protelindo dengan Achmad Subhan, mantan Wakil Bupati Malang.

Subhan yang menerima titipan Rp 2,460 miliar dari Suhawi, rupanya juga kepincut menikmatinya. Ia pun hanya menyerahkan ke Bambang Wahyuadi di Perum Griya Permata Meri, Kota Mojokerto sebesar Rp 550 juta yang kemudian diteruskan ke Nono dan Lutfi Arif Muttaqin. Dana yang hilang senilai Rp 1,910 miliar.

Jaksa menegaskan, perilaku MKP tersebut dinilai melanggar pasal 12 huruf a, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 a dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun.

Sementara itu, dalam sidang lanjutan kemarin, MKP menilai dakwaan jaksa tidak jelas dan kabur. Ia pun meminta agar segera dibebaskan dari penjara karena dakwaan yang dibacakan pekan lalu, tak memenuhi unsur keadilan.

Melalui kuasa hukumnya, Maryam Fatimah, SH, MH, nota keberatan setebal 37 halaman tersebut, lebih banyak menyoal prosesi penyerahan uang dari sejumlah perantara.

Selama sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Wayan Sosiawan, SH itu, sejumlah pendukung MKP hadir. Mereka berasal dari keluarga hingga puluhan kepala desa di Kabupaten Mojokerto.

Kedatangan para pendukung yang semula untuk memberikan dukungan moril atas kasus yang mendera MKP, justru berubah menjadi isak tangis saat melihat MKP dibawa ke mobil tahanan dan akan dikembalikan ke Lapas kelas I Medaeng, Sidoarjo.

Selama MKP memegang tampuk kepemimpinan, memang menyisakan sejumlah cerita apik. Tujuh tahun menjabat, deretan pembangunan infrastruktur digeber.

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia