Rabu, 24 Oct 2018
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Diduga Pungli Prona, Kades dan Panitia Dijebloskan Penjara

Sabtu, 22 Sep 2018 09:00 | editor : Mochamad Chariris

Empat dari lima tersangka dugaan kasus pungli program Prona di Desa Selotapak, Kec. Trawas berjalan dari sel tahanan menuju Satreskrim Polres Mojokerto.

Empat dari lima tersangka dugaan kasus pungli program Prona di Desa Selotapak, Kec. Trawas berjalan dari sel tahanan menuju Satreskrim Polres Mojokerto. (Khudori Aliandu/Radar Mojokerto)

MOJOSARI – Dugaan pungutan liar (pungli) kepengurusan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2017 di Desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto akhirnya menyeret lima tersangka.

Jumat (21/9) kelimanya yang diduga turut menikmati hasil pungli Prona yang kini berganti nama menjadi Pendaftaran Tanah Sitematik Lengkap (PTSL) itu langsung ditahan.

’’Kami sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP M. Solikhin Fery. Kelima adalah Kepala Desa Selotapak Tesno, ketua panitia Prona Lanaru, wakil ketua panitia Prona Isnan, bendahara Prona Muslik, dan anggota panitia Prona Slamet.

Menurut Fery, mereka diduga terlibat dalam kasus pungli yang bergulir sejak Februari lalu. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemarin kelimanya resmi dilakukan penahanan di mapolres.

Fery mengungkapkan, para tersangka dijerat pasal 11 dan 12 huruf (e), UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. ’’Intinya, bahwa kepala desa ini bersama-sama panitia menerima uang (pungli) Prona,’’ tegasnya.

Nilainya, lanjut dia, bervariatif. Kades diduga menerima Rp 180 juta, sedangkan panitia menerima Rp 96,3 juta. Fery menambahkan, dari hasil penyidikan, polisi menemukan dugaan-dugaan terkait penerimaan aliran dana yang diperoleh dari uang pungli Rp 600 ribu per pemohon.

Di mana, jumlah pemohonnya saat itu mencapai 712 orang. Dalihnya, biaya tersebut digunakan sebagai biaya operasional dan pemberkasan. Meliputi, kegiatan pemasangan patok, pengukuran tanah, hingga pembelian materai.

Namun, dari jumlah 712 pemohon tersebut, 8 orang memilih mengundurkan diri dan 22 lainnya menolak membayar. Dengan demikian, ada Rp 379 juta uang yang terkumpul dari 632 pemohon yang telah membayar.

’’Mereka (tersangka, Red) juga mengakui (hasil dugaan pungli, Red)) untuk kepentingan pribadi,’’ tuturnya. Bahkan, Fery menyebut, kelimanya bersepakat hasil dugaan pungli akan dibagi. ’’Disepakati 40 persen untuk kepala desa dan 55 persen untuk panitia,’’ paparnya.

Dia menambahkan, sejauh ini tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah. Seiring pendalaman yang terus dilakukan penyidik unit tindak pidana korupsi (tipikor) satreskrim.

’’Kemungkinan itu ada. Karena panitia juga tercatat lebih dari empat orang. Makanya, sekarang masih kita dalami,’’ pungkas perwira dengan tiga balok di pundak ini. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia