Rabu, 19 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tak Bisa Ikut CPNS, Guru Honorer Datangi Pemkab

20 September 2018, 21: 52: 35 WIB | editor : Mochamad Chariris

Puluhan honorer K-2 mendatangi kantor BKPP di lingkungan Setdakab Mojokerto dan berharap mendapat perlakuan khusus atas rekrutmen CPNS.

Puluhan honorer K-2 mendatangi kantor BKPP di lingkungan Setdakab Mojokerto dan berharap mendapat perlakuan khusus atas rekrutmen CPNS. (Imron Arlado/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Kabar dibukanya rekrutmen CPNS tahun ini, tak banyak membuat para honorer kategori dua (K-2) semringah. Justru mereka kebingungan karena banyak yang berusia lebih dari batas maksimal usia pendaftaran.

Pengabdian Suliatin selama 19 tahun, terasa tak dihargai. Guru honorer ini tak kunjung diangkat sebagai pegawai negeri. Rasa kecewa kian bertambah lantaran rekrutmen CPNS kali ini, tak mengakomodir honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun.

Perempuan berjilbab yang kini mengajar di SDN Banjarsari 1 Ngoro tersebut dipastikan tereliminasi saat proses pendaftaran. Karena, usianya kini sudah menapaki kepala lima. ’’Terus gimana? Saya sudah mengajar sejak 1999,’’ ujarnya, kemarin.

Semula ia menaruh harapannya setinggi langit. Semisal dengan munculnya diskresi dari pemerintah. Ada perlakuan khusus bagi K-2. Nyatanya, saat pengumuman rekrutmen CPNS dibuka, formasi K-2 hanya 17 orang. Itu pun dengan syarat ijazah Strata 1 (S-1) sebelum tahun 2013.

Kekecewaan juga diungkapkan Agus, tenaga pengajar di SDN Kembangsri, Ngoro. Harapannya menjadi PNS tak kunjung terealisasi. Selama 18 tahun mengajar, ia masih berstatus honorer.

Dua guru ini menjadi potret ratusan honorer K-2 di Kabupaten Mojokerto. Mereka mengajar kisaran 15 hingga 23 tahun. Kemarin, mereka meluapkan kekecewaannya ke kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto.

’’Kami ke sini untuk mendapat kebijakan,’’ ujar Ketua Forum Honorer K-2 Indonesia (FHK2I) Syaiful Mukminin. Guru 40 tahun yang mengajar di salah satu SDN di kawasan Gondang ini, menambahkan, kebijakan itu diharapkan mampu menyikapi para honorer yang sudah berusia lanjut.

Karena, di Kabupaten Mojokerto, dari 210 honorer K-2, hanya 20 persen di antaranya yang masih memiliki kesempatan mendaftar CPNS. Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto Susantoso, saat ditemui Jawa Pos Radar Mojokerto, mengatakan, pemda tak memiliki kewenangan apapun terkait kuota CPNS.

Karena, dari 179 pegawai yang dibutuhkan, semua ditentukan BKN. ’’Kami hanya bisa mengajukan. Itu pun tidak semuanya direalisasi,’’ ujarnya. Pun demikian dengan kebijakan bagi honorer K-2 untuk mengikuti pendaftaran. Seluruh persyaratan dilakukan online dan pemda hanya menjalankan kebijakan.

’’Sebagai solusi, K-2 ini mengirim surat secara resmi. Dan kita akan ke BKN untuk mengajukan,’’ pungkas Susantoso.

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia