Rabu, 24 Oct 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojopedia
Industri Gula di Zaman Belanda

Terapkan Sistem Tanam Paksa, Berujung Sabotase dan Pembakaran

Rabu, 19 Sep 2018 17:00 | editor : Mochamad Chariris

Pemerintah kolonial membuka kesempatan pada swasta untuk andil dalam produksi komoditas perkebunan.

Pemerintah kolonial membuka kesempatan pada swasta untuk andil dalam produksi komoditas perkebunan. (Koleksi Ayuhanafiq for Radar Mojokerto)

PADA periode 1920-an merupakan masa di mana industri gula di Pulau Jawa mengalami kejayaan. Pada saat itu berdiri ratusan pabrik gula yang tersebar di berbagai daerah. Produksi gulanya juga mampu mendominasi pasar gula dunia.

Salah satu daerah gula saat itu adalah Jawa Timur (Jatim) dan Surabaya sebagai pelabuhan utama produksi gula. Kiprah pabrik gula di Mojokerto juga cukup diperhitungkan. Sedikitnya tercatat ada 12 pabrik gula yang pernah didirkan.

Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menjelaskan, berdirinya pabrik gula berawal dengan sistem tanam paksa yang dikreasi oleh Van Den Bosch.

Dalam sistem itu disebutkan, bahwa pemerintah kolonial membuka kesempatan pada swasta untuk andil dalam produksi komoditas perkebunan yang berorientasi pada pasar Eropa.

”Salah satunya memproduksi hasil perkebunan tebu menjadi gula,” ujarnya. Sehingga para pengusaha mendirikan produksi pabrik gula, serta menjual pada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan, bahan baku disuplai oleh pemerintah dari perkebunan yang sepenuhnya dikuasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Yuhan –sapaan akrab Ayuhanafiq-, perkebunan tebu yang diusahakan pemerintah kolonial sepenuhnya menggunakan tangan birokrat.

Mulai dari tingkat bupati hingga kepala desa (kades). ”Semua kebutuhan pabrik, mulai dari tebu, bahan bakar kayu dan tenaga kerja disediakan oleh pemerintah,” sebutnya.

Dalam hal ini, seorang kades menjadi kaki tangan utama dalam sistem tersebut. Itu dilakukan dengan cara memobilisasi rakyatnya untuk bekerja memenuhi kebutuhan produksi gula.

Akan tetapi, tidak dilakukan dengan cara sukarela melainkan dengan kerja paksa secara bergiliran.Dengan demikian, lanjut Yuhan, semua warga desa akan terkena kewajiban kerja paksa dan mendapatkan upah rendah.

Upah diterima setelah dipotong pajak oleh kepala desa yang nilainya cukup tinggi. Selain itu, kepala desa juga memaksa rakyatnya untuk menyerahkan lahan sawahnya guna ditanami tebu.

Kondisi tersebut membuat kemiskinan semakin merajalela di desa yang menjadi sasaran perkebunan tebu. Sebaliknya, bagi pejabat pemerintah mulai tingkat kades hingga bupati menjadi kaya.

”Mereka semakin kaya karena pajak yang diterima dari hasil perkebunan tebu di daerahnya,” paparnya. Hal itu berujung pada keÄ·ecewaan rakyat, sehingga mereka nekat melakukan sabotase produksi perkebunan tebu.

Pada saat itu banyak lahan tebu yang dibakar rakyat. Yuhan menyebutkan, para pelaku yang berhasil tertangkap kebanyakan mengaku nekat melakukan pembakaran lantaran kecewa dengan pemerintah desa. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia