Minggu, 22 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Seribu Istri Minta Diceraikan Suami

05 September 2018, 21: 02: 30 WIB | editor : Mochamad Chariris

Pemohon perkara menunggu giliran sidang di Pengadilan Agama Mojokerto.

Pemohon perkara menunggu giliran sidang di Pengadilan Agama Mojokerto. (Arsyad/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Kasus perceraian di Mojokerto perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Sebab, angka perceraian dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.

Tercatat, hingga memasuki tujuh bulan terakhir (Januari-Juli) tahun ini saja, angka perceraian telah mencapai 1.786 perkara. Dari jumlah tersebut, terbanyak gugat cerai atau yang diajukan istri.

Sebelumnya, tahun lalu di bulan yang sama kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Mojokerto tercatat mencapai 1.744 perkara. Dominasi kasus perceraian tahun ini tetap pada kasus cerai yang diajukan pihak istri atau cerai gugat.

Yakni, sebanyak 1.275 perkara. Pemicunya didominasi persoalan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara cerai talak atau cerai yang diajukan pihak suami hanya 511 perkara. Nyaris tidak ada setengah dari jumlah cerai gugat.

Humas PA Mojokerto Sofyan Zefri mengungkapkan, melihat semakin meningkatnya angka perceraian tersebut sudah tentu menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama semua pihak.

”Ini menjadi PR seluruh instansi yang berkaitan dengan hal itu,” katanya. Di antaranya, Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah daerah, kecamatan hingga kelurahan/desa.

Siring meningkatnya kasus percerian yang ditangani, Zefri bahkan mempertanyakan peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kemenag dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.

”Di mana peran mereka (BP4, Red),” tanya Zefri. Dia menilai, hal terpenting sebenarnya adalah di tahap pembekalan sebelum melangsungkan pernikahan. Sebelum keluarga muda itu mengucapkan ijab kabul atau melangsukan akad nikah, BP4 seharusnya memberikan pembekalan lebih dulu.

Biasanya, sehari atau seminggu sebelum pernikahan, setidaknya ada kuliah singkat berisi mengenai bagaimana keluarga membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah (samawa). ”Itu yang perlu dimaksimalkan,” tandasnya.

Dia menambahkan, pembekalan sebenarnya tidak hanya terbatas pencerahan rencana pernikahan saja. Seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan juga memiliki peran aktif terhadap persiapan pernikahan. Seperti, penyuluhan tentang pernikahan hingga di tingkat desa atau kelurahan.

”Kalau KUA (Kantor Urusan Agama), kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten mengadakan penyuluhan tentang pernikahan, mbok ya kita dilibatkan,” sindirnya.

Selain itu, jika keluarga sudah mengarah ke persoalan percerai, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat berperan. Zefri mencontohkan, ketika ada masalah dalam suatu keluarga, aparatur pemerintahan setidaknya yang paling bawah, kelurahan atau desa dapat terlibat.

”Kelurahan bisa dilibatkan karena di sana ada mudin,”  kata Zefri. Dengan harapan, mudin bisa mengingatkan kembali tujuan mereka dulu menikah seperti apa. ”Saat hendak menikah, keinginan indah mereka itu luar biasa. Nah, mudin bisa mengingatkan akan hal itu,” tegasnya.

Sehingga bila semua tahapan sudah dilakukan, PA nanti yang menjadi pintu terakhir. Artinya, lanjut Zefri, jika semua sudah dimaksimalkan, namun tidak ada hasil, baru dapat diusulkan untuk diselesaikan di tingkat pengadilan. ”Jika seperti itu, Insya Allah angka perceraian dapat diturunkan,”  pungkasnya. 

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia