Kamis, 23 May 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Gaji Melimpah, Anggota Dewan Kantongi Rp 40 Juta Per Bulan

20 Juli 2018, 21: 09: 12 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (jawapos.com)

MOJOKERTO -  Ratusan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) telah resmi mendaftar di KPU. Tahun 2019 nanti, mereka saling berebut empati masyarakat.

Tak hanya membutuhkan energi untuk mampu meraih suara melimpah. Namun, modal materi juga harus mumpuni. Ketertarikan menjadi bagian dari anggota dewan ini, terlihat dari banyaknya anggota dewan yang kembali maju dalam pencalegan.

Dari 50 anggota dewan, hanya menyisakan satu anggota dewan saja yang tak lagi terjun ke politik praktis. Ia adalah Sipon Diharjo asal Dawarblandong. Bahkan terakhir, sejumlah kepala desa juga melakukan hal yang sama. Mereka rela menanggalkan sisa masa jabatannya, dan maju sebagai bacaleg.

Gaji dan fasilitas anggota DPRD memang kian luar biasa. Untuk gaji saja, tiap anggota dewan bisa mengantongi Rp 40,1 juta per bulan. Gaji tersebut berumber dari representasi dewan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan banmus dan banggar, tunjangan komisi, dan uang paket.

Dari banyaknya sumber pendapatan itu, anggota dewan paling banyak menerima tunjangan dari unsur tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 14,7 juta, tunjangan perumahan sebesar 11,5 juta, dan tunjangan transpor senilai Rp 8,5 juta.

’’Angka ini, belum termasuk pajak,’’ ujar salah satu anggota DPRD kepada Jawa Pos Radar Mojokerto. Dikatakan dia, selain pajak penghasilan, seluruh anggota dewan juga memiliki kewajiban membayar ke parpol kisaran Rp 5 hingga Rp 8 juta. ’’Kalau nominal ini, tergantung kebijakan partai,’’ tegas sumber ini.

Pemasukan dewan akan lebih besar jika didapuk menjabat di alat kelengkapan hingga pimpinan dewan. Saat ini, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 45,2 juta per bulan dan ditambah fasilitas berupa kendaraan dinas.

Terpisah, Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Mardiasih, saat dikonfirmasi mengatakan, gaji dewan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Aturan ini diundangkan sejak 2 Juni 2017. ’’Kami pastikan, pemberian gaji dewan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,’’ katanya. Semisal, terkait dengan tunjangan perumahan dewan. 

Mantan Kabag Umum Setdakab Mojokerto ini, menjelaskan, untuk menentukan besaran tunjangan itu, Setwan mengajukan tim appraisal. ’’Nah, tim inilah yang melakukan penaksiran,’’ pungkas Mardiasih. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia