Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

142 TPS Pilgub Jatim di Kabupaten Mojokerto Rawan

27 Juni 2018, 10: 10: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Petugas mengamankan distribusi logistik dari gudang penyimpanan KPU Kab. Mojokerto.

Petugas mengamankan distribusi logistik dari gudang penyimpanan KPU Kab. Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Sebanyak 520 personel diterjunkan untuk melakukan pengamanan seluruh rangkaian proses pilkada serentak yang berlangsung hari ini. Pernyataan itu diungkapkan Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata seusai memimpin gelar pasukan di mapolres.

Menurut Leonardus, ratusan personel terdiri dari polisi laki-laki (polki) dan polwan ini disebar di 14 kecamatan. ’’Dari hasil pemetaan ada 142 TPS yang rawan,’’ ungkap Leonardus. Dengan demikian, penebalan personel dan patroli secara mobile harus dilakukan di tengah berlangsungnya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim hingga tahap pungut dan hitung usai.

’’Pokoknya, kami siap pengawalan penuh untuk mewujudnya pilkada aman,’’ tambahnya. Dia menegaskan, kategori rawan tersebut bukan merupakan rawan keamanan maupun ketertiban masyarakat (kamtibmas), melainkan rawan secara geografis.

Dia mencontohkan, seperti di Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo dan Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro. Dua desa yang letak geografisnya cukup jauh dari perkotaan membuat pendistribusian ke dua desa tersebut tergolong tak mudah.

Nah, dengan jarak tempuh yang jauh, tentu menjadikan wilayah tersebut berpotensi rawan. ’’Apalagi, jaringan dan aksesnya juga sulit,’’ tuturnya. Kendati demikian, hal itu tidak menjadi persoalan serius bagi petugas kepolisian. Pasalnya, jauh-jauh hari kesiapan personel sudah dipersiapkan.

Baik fisik atau strategi pengamanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga selain pemetaan lokasi, pendekatan dan sinergitas secara personel dengan pihak keamanan lainnya turut ditingkatkan. Demi untuk mengawal pesta demokrasi tetap kondusif.

 ’’Termasuk, personel harus tahu bagaimana komunikasi dengan linmas dan ketua PPS. Dari situ, begitu ada kejadian (kecurangan) bisa langsung ditangani sesuai prosedur,’’ paparnya. ’’Di luar itu kan juga ada panwaslu dan anggota (polisi) kita yang patroli secara mobile,’’ tandas Leonardus. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia