Sabtu, 17 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojopedia

R. Soedarsono Poespo Wardojo sebagai Wali Kota Mojokerto Pertama

Jumat, 22 Jun 2018 10:00 | editor : Mochamad Chariris

Kediri Streat menadi cikal bakal Jalan Majapahit Kota Mojokerto.

Kediri Streat menadi cikal bakal Jalan Majapahit Kota Mojokerto. (Olivier Johanes for Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Seiring dengan pergantian ketatanegaraan dari pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Gubernur Jawa Timur, Samadikoen melakukan pelantikan sejumlah pimpinan daerah.

Termasuk mengisi kursi pimpinan di Kota Kecil Mojokerto. Bertempat di Pendapa Kabupaten Mojokerto, Samadikoen melantik R. Soeharto Djojodihardjo sebagai Bupati Mojokerto. Pada kesempatan itu juga, turut dilantik R. Soedarsono Poespo Wardojo sebagai Wali Kota pada Kota Kecil Mojokerto.

Momen tersebut sekaligus mecatatkan dirinya sebagai Wali Kota Mojokerto pertama pasca kemerdekaan. Yuhan menjelaskan, Soedarsono merupakan keluarga dari keturunan priyayi.

Saat muda, putra R. Poespowardojo masuk dalam binenland bestuur atau korps pegawai negeri. Soedarsono juga tercatat pernah berdinas di lingkungan Pemerintah Kota (Gemeente) Kediri sebelum pindah ke Kota Mojokerto pada tahun 1933. Hingga zaman Jepang, Soedarsono tetap berkarir dalam bidang pemerintahan.

’’Dia (Soedarsono, Red) juga memilih bergabung pada pemerintah republik ketika revolusi terjadi,’’ paparnya. Sewaktu penyerahan kedaulatan terjadi, Soedarsono ditunjuk sebagai Asisten Wedono atau Camat Mojokerto.

Kecamatan Mojokerto itulah yang kemudian menjadi cikal bakal wilayah Kota Kecil Mojokerto. Jabatan camat itu diemban mulai tanggal 6 Desember 1949 hingga awal Maret 1950.

’’Ketika pemerintah RI menetapkan Mojokerto sebagai daerah swapradja, Soedarsono diangkat sebagai Wali Kota Mojokerto,’’ terangnya. Dalam menjalankan pemerintahan di Kota Kecil Mojokerto, Soedarsono didampingi oleh sebuah lembaga yang dinamakan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD).

Dewan yang diketuai oleh wali kota itu merupakan badan eksekutif. Di samping itu, juga terdapat lembaga legislatif yang disebut DPRD Sementara (DPRDS).

Sebagai pemerintah kota kecil, jelas Yuhan, Mojokerto masih tergantung pada pemerintah kabupaten. Semua keputusan DPD serta DPRDS harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

’’Kota Mojokerto masuk kategori kota kecil. Sehingga tidak sepenuhnya otonom,’’ ujarnya. Lain halnya dengan kota besar seperti Surabaya, maupun kota sedang seperti Kediri.

’’Sehingga, jika belum mendapat tanda tangan oleh pejabat kabupaten, tentu keputusan pemerintah kota tidak bisa dilaksanakan,’’ imbuhnya. Meskipun tidak memiliki otonomi penuh, tentu tidaklah sulit bagi Puspowardojo menjalankan fungsi pemerintahan. Luas daerah yang dipimpin sama persis dengan saat masih menjadi camat.

Selama menjadi wali kota, Soedarsono cukup berbuat banyak dalam membangun wilayahnya. Setidaknya beberapa jalan seperti Jalan Mpu Nala yang sempat diperbaiki.

Sarana perdagangan ditingkatkan dengan membangun lapak di Pasar Kliwon dan Pasar Tanjung. ’’Yang lebih banyak mendapat sentuhan adalah Alun-Alun Mojokerto yang dilengkapi dengan lapangan tenis,’’ terang ketua KPU Kabupaten Mojokerto ini.

Tidak kalah pentingnya, Soedarsono juga meningkatkan pelayanan pada rumah sakit daerah. Ruang dapur yang higienis dibangun. Beberapa peningkatan kesehatan juga dilakukan dengan merekrut tenaga medis yang berpengalaman. Hingga akhirnya jabatan Soedarsono berakhir pada tahun 1954 dan digantikan oleh Soetimbul.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia