Rabu, 19 Sep 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojopedia

Hari Jadi Kota Mojokerto Baru Ditetapkan Tahun 1982

Jumat, 22 Jun 2018 08:00 | editor : Mochamad Chariris

Alun-Alun Kota Mojokerto tampak pada malam hari.

Alun-Alun Kota Mojokerto tampak pada malam hari. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

Tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Mojokerto telah menapaki usia 100 tahun. Itu setelah Kota Onde-Onde menetapkan hari jadinya pada tanggal 20 Juni. Sebenarnya, penetapan tersebut awalnya keputusan sementara. Namun, jadi patokan hingga saat ini.

SEJARAWAN Mojokerto Ayuhanafiq, mengatakan, penetapan hari jadi hampir di seluruh daerah terjadi pada 1970-an.

Pada periode tersebut, pemerintah daerah secara serempak mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) tentang Penetapan Hari Jadi daerahnya. ’’Sedangkan Pemerintah Kota Mojokerto baru melakukan pada tahun 1982,’’ paparnya.

Penetapan HUT Kota tersebut dilakukan dalam sidang DPRD II Kota Mojokerto. Saat itu, kursi wali kota diduduki oleh HR Mochammad Samiudin.

Menurutnya, dalam perundingan menentukan waktu, para legislator menyadari bahwa tidak mudah menemukan momen yang tepat untuk dijadikan pijakan penentuan hari jadi.

Oleh karena itu, para wakil rakyat mengambil tanggal yang sudah pasti. Yaitu, tanggal keluarnya stadblad (keputusan) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda yang memutuskan untuk membentuk Pemerintah Kota Mojokerto.

Berdasarkan keputusan dengan Nomor 324 Tahun 1918 itu, Kota Mojokerto berstatus staadsgemente (pemerintahan) pada tanggal 20 Juni 1918. Pria yang akrab disapa Yuhan ini, menyatakan, para wakil rakyat kota sebenarnya juga memahami bahwa keberadaan wilayah tidak hanya dilihat dari kapan pemerintahannya ada.

Tetapi juga dapat diukur dari kapan peradaban di wilayah tersebut ada. Walaupun masih di bawah kekuasaan pemerintahan lain. Sehingga, para pemangku kebijakan membuat kesepakatan tidak tertulis tentang penetapan hari jadi.

Karena sikap gamang itu pula, maka keputusan penetapan Hari Jadi Kota dibuat dengan bentuk Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang tingkatannya di bawah perda. Melalui SK Wali Kota Madya Mojokerto No. HK.66 tahun 1982, HR. Mochammad Samiudin memutuskan tanggal 20 Juni sebagai hari jadi daerahnya.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto ini, menambahkan, kesepakatan tidak tertulis itu kenyataannya perlahan hilang seiring pergantian posisi legislator. Pemilihan umum yang dilakukan secara periodik menggusur sebagian wakil rakyat. Berikut juga dengan kesepakatan tidak tertulisnya.

’’Jadi penetapan tanggal HUT Kota sebenarnya bersifat sementara. Tapi sekarang keputusan sementara itu menjadi selamanya,’’ tandasnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia