Jumat, 17 Aug 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Baca, Ini Tiga Tugas Penting Wabup saat Bupati Mojokerto Ditahan KPK

Rabu, 02 May 2018 17:26 | editor : Mochamad Chariris

Wabup Pungkasidi (depan) didampingi Kabag Pemerintahan Rahmat Suhariyono keluar dari Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/5).

Wabup Pungkasidi (depan) didampingi Kabag Pemerintahan Rahmat Suhariyono keluar dari Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/5). (Moch Chariris/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Gubernur Jatim Soekarwo resmi menyerahkan mandat pengendalian Pemkab Mojokerto kepada wabup Pungkasiadi di Gedung Grahadi Pemprov Jatim di Surabaya, Kamis sore tadi (2/5). Gubernur pun menyerahkan tiga tugas penting kepada Pungkasiadi.

Namun, orang dua di pemkab berlatarbelakang petani ini bukan ditugaskan sebagai penjabat sementara (Pjs) bupati, melainkan sebatas menerima surat perintah tugas melaksanakan nakhoda Pemkab Mojokerto. Itu pasca bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin lalu (30/4).

”Artinya, tidak ada pjs bupati, tapi wabup (Pungkasiadi, Red) mendapat tugas dari gubernur Jatim untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati (Mustofa Kamal Pasa, Red),” jelas Kabag Pemerintahab Setkab Mojokerto, Rahmat Suhariyono kepada Jawa Pos Radar Mojokerto dari Gedung Grahadi Surabaya.

Sebelumnya, MKP ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan lembaga antirasuah atas dugaan gratifikasi pemasangan menara telekomunikasi dan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Atas penahanan orang nomor satu di pemkab ini, pucuk pimpinan pemerintahan lantas diamanatkan kepada Pungkasiadi yang saat ini menjabat sebagai wabup.

Menurut Rahmat, turunnya surat perintah tugas oleh gubernur kepada Pungkasiadi tersebut sudah atas dasar Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Serta, surat Mendagri tertanggal 30 April 2018 nomor 131.35/2705/SJ perihal Penugasan Wakil Bupati Mojokerto selaku Pelaksana Tugas Bupati Mojokerto.

”Sifatnya, gubernur memerintahkan kepada wabup,” paparnya. Dalam Surat Perintah Tugas nomor 131/427/011.2/2018 yang ditetapkan gubernur di Surabaya tanggal 2 Mei 2018 ini, setidaknya terdapat tiga tugas yang akan diemban Pungkasiadi.

Pertama, gubernur memerintahkan wabup agar menjalankan tugas dan kewenangan bupati sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2014. Yakni, selama Bupati MKP ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK untuk kepentingan penyelidikan.

Kedua, wabup tetap berkoordinasi dengan Bupati MKP selama melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Mojokerto. Dan ketiga, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mojokerto.  ”Surat perintah tugas ini juga ditembuskan kepada Mendagri dan pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto,” pungkas Rahmat.

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia