Rabu, 22 Aug 2018
radarmojokerto
icon featured
Politik

Dana Kampanye Empat Paslon Pilwali Mojokerto Tembus Rp 1 Miliar

Selasa, 01 May 2018 20:35 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (jawapos.com)

MOJOKERTO – Selama masa kampanye Pilkada Kota Mojokerto, para pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto telah menghabiskan uang, barang dan jasa senilai hampir Rp 1 miliar.

Hasil perhitungan ini berdasar Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diterima KPU Kota Mojokerto, pada 20 April 2018 lalu. Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Solihin, mengatakan, secara keseluruhan jumlah uang, barang dan jasa yang dikeluarkan senilai total Rp 983.544.212.

’’Semuanya terlaporkan dengan baik. Sesuai dengan PKPU 5/2017. Dari jumlah yang ada, rata-rata dari pribadi paslon, selain sumbangan perseorangan yang nilainya sangat kecil,’’ kata dia. 

Berdasarkan data LPSDK yang diterima KPU Kota Mojokerto, paslon Akmal Budianto dan Rambo Garudo (Akrab) tercatat dengan nominal paling besar, yaitu Rp 436.457.500. Disusul paslon Ika Puspitasari dan Achmad Rizal (Ning Ita Cak Rizal) senilai Rp 361.586.712. Berikutnya pasangan Warsito dan Moeljadi (Wali) dengan nilai Rp 135 juta, dan paslon Andy Soebjakto dan Ade Ria Suryani (Asri) sejumlah Rp 50.500.000.

Mantan jurnalis televisi ini, menambahkan, setiap paslon boleh menerima dana kampanye dari parpol atau gabungan parpol paling banyak Rp 750 juta selama masa kampanye. Paslon juga boleh menerima sumbangan dari perseorangan paling banyak Rp 75 juta serta Rp 750 juta dari kelompok atau badan hukum swasta selama masa kampanye.

Menurut Amin, bila ada paslon, parpol atau gabungan parpol pengusung menerima dana lebih batas atas, maka dilarang menggunakan dana tadi serta wajib melaporkan pada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye berakhir. ’’Bila menggunakan dana sumbangan itu tapi tidak melapor ke KPU dan menyerahkan ke kas negara, maka pencalonannya dibatalkan,’’ kata Amin. 

Merujuk PKPU 1 Tahun 2017 dan PKPU 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, serta PKPU 5/2017 tentang Dana Kampanye, Amin menegaskan, agar para paslon, termasuk tim kampanye maupun parpol pengusul paslon memperhatikan tahapan penyerahan dana kampanye. Bila LPPDK terlambat diserahkan paling akhir 24 Juni 2018 pukul 18.00, maka bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai paslon. 

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia