Rabu, 19 Sep 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojopedia
Kisah Pendirian SPMA Mojokerto

Abah Yat Jadi Inisiator, Petani Diajak Urunan Gabah

Rabu, 18 Apr 2018 21:04 | editor : Mochamad Chariris

Lembaran foto bergambar gedung SPMA yang pernah dimanfaatkan untuk kantor KPU Kab. Mojokerto.

Lembaran foto bergambar gedung SPMA yang pernah dimanfaatkan untuk kantor KPU Kab. Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

PADA era 1970-an hingga 1980-an, terdapat sebuah sekolah yang cukup memiliki nama besar di Mojokerto. Siswa yang belajar di lembaga pendidikan milik pemerintah daerah itu tidak hanya anak lokal, melainkan juga datang dari seberang pulau Jawa.

Lembaga tersebut adalah Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Daerah Mojokerto. Berbicara SPMA tidak bisa lepas dengan KH Achyat Chalimy. Sebab, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Kota Mojokerto, ini memiliki peran penting dalam sejarah pendirian SPMA.

Hal itu berawal pada tahun 1966, ketika terjadi pertemuan antara Kiai Achyat dengan Bupati Mojokerto, RA Basuni. Tatap muka di antara dua tokoh Mojokerto itu membahas isu strategis pasca peristiwa pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965.

Pada saat itulah, pendiri dan mantan Ketua Cabang Ansor Mojokerto ini mengusulkan agar menjadikan sektor pertanian sebagai faktor peningkatan kesejahteraan rakyat. ”Dari pembicaraan mereka itu kemudian melahirkan SPMA Daerah Mojokerto,” ungkap sejarawan Mojokerto, Ayuhanafiq.

Kiai yang akrab disapa Abah Yat ini menjadi ketua Tanfidz PC NU Mojokerto saat meletusnya peristiwa 1965. Sosok kiai kelahiran 6 Maret 1918 itu memang dikenal dengan kepeduliannya pada kesejahteraan rakyat.

Hal itu dibuktikan dengan berdirinya beberapa lembaga pendidikan dan kesehatan selama masa hidupnya. Selain sebagai tokoh agama, Abah Yat, sebutan lain Kiai Achyat, sendiri juga seorang petani.

Di sektor pertanian, Abah Yat pernah menginisiasi pembelian gabah petani yang biasanya dirugikan oleh tengkulak. ”Karena itu, beliau memahami betul tentang kehidupan petani,” ulasnya.

Dari kaca mata Abah Yat melihat bahwa potensi pertanian di Mojokerto masih bisa ditingkatkan. Cara peningkatan adalah dengan cara memberi pengetahuan bertani yang baik dan benar. Cara semacam itu hanya bisa dilakukan jika ada pembimbing pertanian yang handal.

Selain itu, tenaga yang harus memiliki kualifikasi pendidikan khusus. ”Oleh karenanya Abah Yat ingin ada sekolah pertanian di Mojokerto,” terangnya. Pemikiran tersebut baru menemukan momentum saat pergantian Bupati Mojokerto.

Atas dukungan Abah Yat, Komandan Kodim Mojokerto Mayor RA Basuni naik menjadi Bupati Mojokerto. Hubungan antara tokoh militer dan pemerintahan dengan pemimpin sosial keagamaan menjadi akrab.

Pada salah satu pertemuan dengan Bupati ke-7 pasca kemerdekaan itulah, Abah Yat menyampaikan keinginannya. ”Usulan tersebut disambut positif Bupati RA Basuni,” terang pria yang akrab disapa Yuhan ini.

Namun, ada batu ganjalan yang harus dilewati agar sekolah pertanian bisa segera berdiri. Kendala utama itu adalah persoalan biaya. Sebab, anggaran pemerintah saat itu sangat terbatas.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto ini menyebutkan, untuk mencari jalan keluar tersebut, Abah Yat kemudian menyarankan pembangunan diselesaikan dengan cara urunan atau patungan dari para petani.

Tentunya, cara itu tidak lazim dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan di lain sisi, urunan sudah biasa dilakukan oleh organisasi semacam Nahdlatul Ulama (NU).

Untuk menepis keraguan pada RA Basuni yang masih gamang dengan pendanaan model urunan ala NU, Abah Yat menggaransi bahwa NU melalui Persatuan Petani NU (Pertanu) akan turun tangan.

Menurut Yuhan, keberadaan Pertanu sebagai lembaga yang menaungi petani NU menjadi penting untuk menjadi penyambung lidah perangkat birokrasi dalam menyampaikan program urunan pada kalangan petani.

”Teknis pengumpulan dana gotong royong dilakukan dengan mengumpulkan gabah kering dari seluruh petani Mojokerto,” paparnya. Setiap bidang sawah dikenakan sumbangan dua blek gabah yang dikumpulkan di kecamatan.

Gabah yang sudah terkumpul di kecamatan itu diangkut oleh pemerintah kabupaten untuk dijual. ”Hasil penjualan itulah yang digunakan untuk membeli lahan dan membangun gedung sekolah pertanian,” tuturnya

Yuhan menambahkan, keberadaan sekolah pertanian Mojokerto itu sendiri menjadi fenomenal karena sebelumnya tidak ada pemda yang mendirikan sekolah pertanian. Pada saat itu sekolah pertanian milik pemerintah atau departemen hanya ada di Singosari, Kabupaten Malang.

Oleh karena itu, setelah dibuka SPMA di Mojokerto pada awal tahun ajaran 1967, ternyata mampu menyedot animo pendaftar yang cukup tinggi. Sekolah itu berlokasi di Jalan RA Basuni.

Gedung SPMA telah rata dengan tanah dan saat ini berdiri Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Nama besar SPMA sempat membawa warna tersendiri bagi dunia pendidikan Mojokerto. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia