Rabu, 22 Aug 2018
radarmojokerto
icon featured
Politik

Mas'ud Yunus: Pemkot Akan Tindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu

Jumat, 13 Apr 2018 21:00 | editor : Mochamad Chariris

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. (jawapos.com)

MOJOKERTO – Wali Kota Mas’ud Yunus memberi atensi serius terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat pelanggaran dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Bahkan, pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terhadap salah satu pejabat yang dinyatakan terlibat kampanye salah satu pasangan calon (paslon).

Demikian itu diungkapkannya ketika merespons pertanyaan sejumlah awak media terkait netralitas ASN dalam acara Dialog Wali Kota Mojokerto Bersama Insan Pers bertemakan: Bersama Insan Pers yang Independen Kita Wujudkan Pilkada Serentak tahun 2018 yang Aman dan Kondusif.

Ia mengatakan, pihaknya bersiap menindaklanjuti rekomendasi panwaslu yang menyatakan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Soemarjono, terlibat kampanye paslon beberapa waktu lalu. ’’Rekomendasi panwas segera ditindak lanjuti,’’ cetus wali kota.

Ia mengatakan, dirinya dan sekdakot sudah berulang-ulang melakukan sosialisasi. Bahkan, sampai mengeluarkan surat edaran terkait posisi ASN dalam Pilkada Serentak, utamanya Pilwali Mojokerto 2018.

Dalam anjuran tersebut, Wali Kota Mas’ud Yunus menekankan agar ASN menjaga netralitas. Yang berarti tidak secara langsung terlibat aktif dalam kegiatan dukung mendukung paslon. ’’Sudah lama saya sosialisasikan dan keluarkan edaran agar ASN menjaga netralitas,’’ tekannya.

Dijelaskan orang nomor satu di lingkup pemkot ini, pegawai pemkot itu sebanyak 3.400-an. Dari ribuan pegawai itu tak dimungkiri dimungkinkan muncul satu-dua pegawai yang lengah menjaga netralitasnya. ’’Akan tetapi, rekom panwaslu tersebut akan ditindak lanjuti,’’ tandasnya.

Pihaknya menyatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai menjadi patokan kedisiplinan pegawai. Terkait netralitas pegawai, dirinya berulang-ulang mengimbau ketika rapat staf. ’’Saya juga tugaskan Inspektorat agar memberi atensi khusus terhadap ASN terkait netralitas selama pilkada ini,’’ sambungnya.

Pemantauan gerakan politik ASN, lanjut wali kota, terus dilakukan. Itu untuk menjaga netralitas ASN. Untuk itu, pihaknya juga meminta bantuan kalangan insan pers untuk melakukan pengawasan pula. ’’ASN itu dilarang ikut kampanye paslon,’’ tandas wali kota.

Kendati demikian, pihaknya mengakui, kalangan pegawai yang juga memiliki hak suara dalam Pemilu juga tak lepas dari kecenderungan pilihan. Terkait kecenderungan pilihan personal pegawai itu, wali kota mengakui, bisa saja terjadi.

’’Saya sendiri kader partai. Ketika partai menetapkan paslon. Ketika itu sudah jadi tugas partai, saya sebagai kader tentu mendukung,’’ tegasnya. Meski begitu, dirinya mengimbau agar pegawai tidak mengikuti pilihan politiknya tersebut.

Karena, pegawai memiliki aturan main tersendiri. ’’ASN tidak harus ikuti saya. (dia) Tidak akan disanksi. Itu baru netral. Yang penting. Tidak harus ikut saya. Semua tidak harus ikuti jejak saya,’’ tegas wali kota yang disambut tepukan hadirin.

Di tempat yang sama, Plt Sekdakot Gentur Prihantono, mengatakan, ajang pilkada merupakan momentum mencari pemimpin yang baik. Untuk itu, kalangan media juga wajib ikut menuntut para pasangan calon. Karena tuntutan kepada kepala daerah kian tahun kian meningkat.

’’Media juga harus ikut berperan. Media juga wajib ikut menuntut calon. Karena tiap tahun, tuntutan kepala daerah itu terus meningkat,’’ terang dia.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia