Sabtu, 17 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Politik

MUI Keluarkan Fatwa Haram Golput, Serukan Wajib Memilih

Kamis, 15 Mar 2018 23:00 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (ist for Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto menyerukan umat Islam dalam kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Seruan tersebut dalam rangka menegakkan kepemimpinan. Sebaliknya, MUI juga mengeluarkan fatwa haram jika tidak memilih atau golput. Ketua Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Mojokerto, KH Saifuddin Zuhri, menjelaskan, dalam rangka menegakkan pemerintah yang sah adalah hukumnya wajib.

Sedangkan, satu-satunya cara agar warga berpartisipasi langsung untuk memilih pemerintahan yang sah adalah dengan pilkada. ’’Dalam hukum Islam, menegakkan sistem pemerintahan yang sah itu wajib,’’ terangnya.

Untuk itu, MUI Kabupetan mengeluarkan tiga butir seruan dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi pilkada serentak yang dilaksanakan pada Juni mendatang, khususnya di pilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

Pertama adalah seruan untuk menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, jika di antara para calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih. ’’Sehingga, menggunakan hak pilih itu wajib. Otomatis kita memilihnya dengan akal sehat,’’ paparnya.

Saifuddin Zuhri menyatakan, siapa calon pemimpin yang dipilih diserahkan sesuai hati nurani masing-masing. Dengan catatan, perbedaan pilihan tidak menjadikan faktor pemicu pecahnya kesatuan dan persatuan. Untuk itu, seruan berikutnya adalah pesta demokrasi tidak boleh mencederai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniah.

’’Tidak ada satu dalil pun yang memperbolehkan beda pilihan dalam demokrasi lantas boleh merobek ukhuwah Islamiyah, apalagi ukhuwah wathoniyah. Karena semuanya masih dalam koridor menegakkan kepemimpinan,’’ terangnya.

Faktor keamanan juga menjadi kunci suksesnya gelaran pilkada. Seruan yang ketiga yang dikeluarkan MUI adalah untuk menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif. Pasalnya, kata Zuhri, menegakkan stabilitas keamanan juga hukumnya wajib bagi umat Islam.

’’Tidak hanya petugas kepolisian, tetapi juga kita bersama sebagai pelaku demokrasi,’’ tandasnya. Tiga poin tersebut berdasarkan hasil rapat komisi fatwa, hukum dan perundang-undangan dan rapat pleno MUI Kabupaten Mojokerto tentang kewajiban menegakkan pemerintahan yang sah, adil, jujur, dan amanah.

Menurutnya, seruan tersebut sudah disebarluaskan kepada seluruh masyarakat muslim di Kabupaten Mojokerto. ’’Sudah bekerja sama untuk diberitahukan ke kepolisian, KPU, dan ke lembaga lain yang ada hubungannya dengan pilkada,” imbuhnya.

Sebaliknya, tegas Zuhri, jika seruan ini diabaikan, maka konsekuensi hukumnya juga berbalik. Dengan kata lain, mengabaikan perkara wajib maka hukum terbailknya adalah haram. ’’Kalau tidak menggunakan hak pilih dan cenderung mengabaikan, bisa jadi pemimpin dikuasai oleh orang-orang zalim. Maka golput itu hukumnya haram,’’ pungkasnya. Mengingat, siapa pun orang yang terpilih sebagai pemimpin, dalam Islam juga wajib menaatinya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia