Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Byuh, Buruh Mojokerto Minta UMK 2018 Hampir Rp 4 Juta

03 November 2017, 18: 31: 37 WIB | editor : Mochamad Chariris

Buruh yang tergabung dalam FSPMI menggelar aksi di depan kantor Pemkab Mojokerto.

Buruh yang tergabung dalam FSPMI menggelar aksi di depan kantor Pemkab Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Seratusan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Mojokerto mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten Mojokerto tahun 2018 sebesar Rp 3,9 juta. Atau mengalami kenaikan senilai Rp 650 ribu. Desakan itu diungkapkan melalui aksi demonstrasi di halaman Pemkab Mojokerto, Kamis (2/11).

Dengan membawa sejumlah poster, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu terus melakukan aksinya dan mendesak Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menjawab seluruh tuntutan buruh. Sejumlah poster yang diusung itu bertuliskan, ’’Naikkan UMK 2018 Sebesar Rp 659 ribu’’, Upah Naik 8,71 persen, TDL Naik 130 persen’’. Serta poster berisi berbagai desakan agar segera menetapkaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

Koordinator aksi buruh Eka Herawati, mengatakan, FSPMI mendesak pemerintah menaikkan UMK tahun 2018 kenaikan sebesar Rp 650 ribu per bulan. Kenaikan ini sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi di Jawa Timur. ’’Pemkab memakai PP 78. Tapi FSPMI mengacu hasil survei, KHL, kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rp 3,9 juta merupakan hasil survei KHL sebesar Rp 3,6 juta berdasarkan data di lapangan,’’ kata Eka.

Dengan mengacu regulasi itu, secara otomatis kenaikan UMK nyaris sama dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 32 ribu saja. Eka menjelaskan, selain menuntut kenaikan UMK 2018 sebesar Rp 3,9 juta, buruh juga menuntut Bupati Mustofa Kamal Pasa menetapkan UMSK. Sebab tahun 2017 ini UMKS tidak diajukan oleh Bupati Mojokerto.

Tak lama menggelar orasi, perwakilan buruh kemudian ditemui Asisten Sekdakab Agus M Anas, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tri Mulyanto, serta Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto, untuk berdialog. Dalam pertemuan hampir satu jam itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Komisi D, akan menindaklanjuti tuntutan para buruh dan menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan buruh.

Usai dialog dengan perwakilan Pemkab Mojokerto dan DPRD, buruh mengakhiri aksinya. Dan, para buruh mengancam, jika tuntutanya tidak direalisasikan oleh Pemkab Mojokerto, akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi. Seperti diketahui, UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2017 lalu mengalami kenaikan tipis. Kenaikan dari yang semula Rp 3.030.000, hanya naik Rp 249.000. Kenaikan itu setelah mendasar pada Surat Edaran dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Dalam surat bernomor: B.175/men/phijsk-upah/x/2016 dengan perihal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2016, disebutkan tentang perhitungan kenaikan mendasar pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen dan inflasi 3,07 persen. Atau mengalami kenaikan total sebesar 8,25 persen dari UMK tahun 2016

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia