Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto
Di Balik Fenomena Poligami di Mojokerto (1)

Didominasi Kalangan Pengusaha, Istri Muda Lebih Berbeda

20 Agustus 2017, 17: 56: 15 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Nadzir/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Poligami atau suami menikahi lebih dari satu istri memang bukan istilah asing. Bahkan, di Mojokerto, fenomena memiliki istri muda dan tua ini tak sedikit yang bisa dijumpai di tengah masyarakat. Mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, bahkan dusun/lingkungan sekalipun. Seolah poligami bukan lagi fenomena langka yang harus ditutup-tutupi lagi.

Nah, dari sejumlah perkara izin poligami yang ditangani Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Mojokerto, kebanyakan pemohon yang terang-terangan mengajukan izin justru berasal dari kalangan wiraswasta. Di mana, rata-rata mereka berprofesi sebagai pedagang sukses dan mapan. Sehingga, mampu mencukupi kebutuhan hidup bersama dua istri atau lebih.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan profesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang justru tak satupun tercatat mengajukan izin poligami. ''Ya mungkin saja kalau yang berprofesi seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pekerjaan ikatan negara seperti itu justru persyaratan lebih rumit. Karena harus mengajukan permohonan ke atasan dulu. Permohonan itu kan juga berpengaruh terhadap tunjangan penghasilan mereka,'' kata Sofyan Zefri, Humas PA Mojokerto, kemarin.

Ya, meski diakui negara, namun permohonan poligami memang tidak semata langsung dikabulkan begitu saja oleh majelis hakim. Seperti, permohonan perkawinan di hadapan petugas pencatatan nikah KUA. Pemohon atau suami wajib memenuhi empat syarat mutlak. Pertama, pihak laki-laki berkewajiban membuat pernyataan mampu berlaku adil kepada istri sebelumnya dan istri yang akan dinikahi.

Dengan disaksikan bersama-sama dan majelis hakim dan dibubuhi tanda tangan bermaterai. Kedua, harus mendapat izin atau restu dari istri sebelumnya. Izin tersebut juga disaksikan semua pihak demi keterbukaan dan keseimbangan bersama. Yang ketiga adalah kesediaan menyebutkan nominal penghasilan yang nantinya menjadi nafkah bagi istri-istrinya.

Di sini, PA memiliki patokan minimum nominal pendapatan yang harus dicapai suami. Yakni, sesuai standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) daerah masing-masing. Terakhir, adalah penyertaan harta bersama yang nantinya menjadi harta yang akan dipakai bersama dengan semua istri dan anak-anaknya tanpa harus ada yang saling cemburu.

''Memang harus dipenuhi semuanya. Satu saja tidak bisa dipenuhi, ya izin poligaminya tidak sah. Syarat itu semata demi melindungi hak perempuan dan anak,'' terang pria yang kini menempuh program doktoral di UINSA Surabaya ini. Zefri melanjutkan, ada tiga hal pokok dasar mengapa suami memutuskan berpoligami. Yang utama, yakni karena istri tidak mampu mencukupi kebutuhan biologis suami. Istri belum bisa memberikan keturunan lantaran sakit.

Dan, yang terakhir adalah ketidaksanggupan istri dalam melayani suami. ''Asumsi orang memandang poligami itu pasti kebanyakan suami yang kurang puas. Padahal, sebenarnya tidak itu saja. Makanya itu, aturan izin poligami prinsipnya adalah melindungi hak perempuan dan anak,'' pungkasnya.

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia