Sabtu, 17 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

511 Ribu Warga Mojokerto Belum Tercover JKN-KIS

Selasa, 08 Aug 2017 17:00 | editor : Mochamad Chariris

Warga melakukan pendaftaran JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto.

Warga melakukan pendaftaran JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto.

MOJOKERTO - Minat masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan masih rendah. Terbukti, masih ada sebanyak 511 ribu warga Kabupaten/Kota Mojokerto belum tercover JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Susilawati Agustin membeberkan, berdasar data capaian kepesertaan JKN-KIS, warga kabupaten meyumbang angka tertinggi belum mendaftarkan JKN-KIS. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) per Desember 2016, jumlah populasi penduduk di kabupaten sebanyak 1.117.404 jiwa.

Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 41 persen atau 466 ribu jiwa belum terdaftar terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. ”Yang sudah mendaftar JKN-KIS 58,23 persen warga per akhir Juli 2017 kemarin,” ungkapnya. Pun demikian dengan warga Kota Mojokerto.Dari jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 142.699 jiwa, yang sudah tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan sekitar 68 persen atau 97 ribu jiwa. Dengan demikian, masih ada sekitar 45 ribu warga yang belum tercover JKN-KIS.

Susi mengatakan, hal itu terjadi karena latar belakang penduduk yang terdiri dari berbagai macam kondisi ekonomi dan profesi. Namun, rata-rata yang belum mendaftar adalah warga yang bukan pekerja. Bagi yang sudah merasa mampu, diharapkan bisa mendaftar menjadi peserta JKN-KIS mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU). ”Bagi mereka yang mampu membiayai asuransinya sendiri, sebenarnya bisa saja ikut secara mandiri,” ujarnya.

Sedangkan, bagi yang merasa tidak mampu bisa mengusulkan ke dinas sosial (dinsos) agar bisa diajukan menjadi peserta KIS-PBI (penerima bantuan iuran). Dari usulan tersebut, iuran bulanan yang wajib dibayar akan dibiayai oleh pemerintah sebesar Rp 23 ribu per orang per bulan. ”Kalau benar-benar tidak mampu tidak masalah untuk masuk PBI. Bisa dari pemerintah pusat maupun daerah,” tandasnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia