Kamis, 17 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tak Bayar Iuran, 42 Ribu Peserta JKN-KIS Di-Nonaktifkan

03 Agustus 2017, 16: 30: 03 WIB | editor : Mochamad Chariris

Pemohon mengajukan pendaftaran kepesertaan JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto.

Pemohon mengajukan pendaftaran kepesertaan JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. (Rizal Amrulloh/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Sebanyak 42 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan di Mojokerto menunggak iuran. Akibatnya, kartu kepesertaan mereka harus di-nonaktifkan. Tak hanya itu, peserta juga dijatuhi sanksi denda jika tetap mengajukan perawatan inap sakit sakit.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto, Susilawati Agustin, Rabu (2/8). Menurutnya, bagi peserta JKN-KIS yang tidak membayar iuran bulanan, status kartunya akan langsung di-nonaktifkan sementara. Untuk bisa mengaktifkan kembali, peserta wajib membayar iuran yang menunggak tanpa ada denda. ”Satu bulan saja tidak membayar kartu akan nonaktif. Setelah bayar kartu bisa aktif lagi,” terangnya.

Meski demikian, jelas Susilawati, peserta juga bisa terancam sanksi denda jika menjalani rawat inap di rumah sakit sebelum 45 hari sejak melunasi tunggakan. Dia memperinci, denda tersebut sebesar 2,5 persen dari nilai klaim yang harus dibayarkan BPJS ke rumah saki, dengan jumlah maksimal atau platform Rp 30 juta. ”Jadi lebih repot ngurusnya. Karena harus tahu diagnose dan membayar denda 2,5 persen,” ujarnya.

Denda ini mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013, tentang Jaminan Kesehatan. Menurut Susi, di mana, sanksi denda tersebut sekaligus untuk mengantisipasi peserta JKN-KIS yang hanya membayar premi ketika membutuhkan BPJS Kesehatan saja.

Dia menyebutkan, data aplikasi BPJS Kesehatan Periode Juni 2017 mencatat, angka peserta JKN-KIS menunggak di Kabupaten/Kota Mojokerto mencapai 42.078 jiwa. Mereka yang menunggak merupakan peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri. Masing-masing, 102.962 jiwa peserta PBPU di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 37 persen atau 38 ribu peserta diketahui menunggak iuran.

Sedangkan, di Kota Mojokerto, dari 9.717 jiwa peserta PBPU, hanya 59 persen saja yang melunasi. Dengan kata lain, masih ada 3.983 tercatat belum membayar iuran bulanan. ”Menunggaknya bervariasi, mulai dari satu bulan, bahkan satu tahun juga ada,” terangnya. Susi menambahkan, ada beberapa penyebab menunggaknya pembayara premi kepesertaan ini.

Di antaranya karena tidak ada kemauan untuk membayar, dan berkilah tidak tahu kalau harus membayar terus. ”Berkilah dalam arti, semua yang mendaftar itu kan sebenarnya sudah dijelaskan, bahwa harus memabayar setiap bulan,” terangnya. 

Sedangkan pada beberapa kasus, setelah sudah memanfaatkan, peserta tidak mau membayar iuran lagi. Selain itu, ada juga peserta tidak bisa membayar karena tidak mampu. Susi menyebutkan, jika peserta miskin bisa mengajukan ke Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota untuk diajukan menjadi peserta KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang beban bulanannya ditanggung pemerintah. ”Tapi, yang tidak mampu itu hanya sedikit. Rata-rata karena kurangnya kesadaran mau membayar,” pungkasnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia