Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Ini Kata Kasek SMAN 1 Bangsal soal Pungutan Siswa

27 Juli 2017, 17: 00: 02 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Jawapos.com)

MOJOKERTO - Kepala SMAN 1 Bangsal, Suyono, tak menampik jika pihaknya melakukan penarikan sebesar Rp 200 ribu kepada siswa didiknya. Namun, dirinya mengklaim bahwa hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan melalui rapat komite sekolah. ’’Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Rp 200 ribu itu bukan SPP, sebab SPP kami tetapkan sesuai SE Rp 85 ribu,’’ terangnya.

Disinggung terkait pungutan Rp 115 ribu, dia menjelaskan, iuran tersebut merupakan dana untuk pengembangan sekolah yang sifatnya insidental. Menurut Suyono, semua rinciannya sudah disusun dan dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disepakati dengan komite sekolah. ’’Hanya saja, pembayarannya yang dilakukan bersamaan dengan SPP. Sehingga ketemunya Rp 200 ribu,’’ ujar dia.

Pihaknya berdalih bahwa dengan tarikan Rp 200 ribu tidak akan memberatkan siswa. Pasalnya, pada tahun ajaran sebelumnya, siswa juga dibebankan membayar SPP sebesar Rp 200 ribu per bulan. ’’Nah, Rp 85 ribu, sedangkan sisanya kita uraikan untuk pengembangan sekolah yang satu tahun,’’ jelasnya.

Dia merincikan, kebutuhan itu antara lain untuk biaya pengembangan komputer dan multimedia, pembenahan parkir siswa, pembenahan pagar dan gerbang sekolah, pavingisasi, dan kegiatan UKS dan adiwiyata. ’’Yang paling penting juga untuk honor GTT dan PTT,’’ terangnya.

Tak tanggung-tanggung, dalam RKAS disebutkan bahwa kebutuhan tersebut selama setahun mencapai Rp 1,4 miliar. Dia mengaku tidak bisa didapatkan dari sumber dana yang lain. Baik itu dari bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dari SPP siswa. ’’Kalau dari BOS dan SPP tidak bisa, sumber dana kita dari mana kalau tidak dari partisipasi wali murid,’’ tegasnya.

Sebelumnya, dia sudah melakukan diskusi dengan komite sekolah. Hanya saja, di akuinya, saat pertemuan dengan wali murid kelas X, komite sekolah tidak merincikan biaya tambahan sebesar Rp 115 ribu. Hanya saja, penyampaian dilakukan saat akhir rapat pada (22/7) lalu. ’’Setelah itu orang tua kami beri waktu untuk menanggapi. Ketika semua sudah tandatangan, berati kan kita anggap sudah sepakat,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa iuran tersebut tidak diberlakukan kepada semua siswa. Bagi peserta didik yang tergolong tidak mampu akan tetap diberikan keringanan atau bahkan dibebaskan dari tanggungan SPP. Tetapi, dengan syarat mengusulkan ke sekolah dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu. ’’Riilnya tidak semua siswa kami terapkan. Karena untuk subsidi silang, jadi anak yang tidak mampu tetap kita akomodasi,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia