25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Jelang Pemilu 2024, Bakesbangpol Gelar Bimtek BK Parpol

Hadirkan 100 Peserta Perwakian Parpol Peraih Kursi DPRD

KOTA – Mendekati perhelatan Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto menggelar bimbingan teknis (bimtek) bantuan keuangan (BK) parpol bertema Pentingnya Peran Parpol dalam Sistem Demokrasi Indonesia, di Pendapa Shaba Mandala Pemkot Mojokerto, Rabu (25/1).

Bimtek diikuti 100-an peserta perwakilan sembilan partai politik (parpol) peraih kursi di DPRD Kota Mojokerto pada pileg 2019 lalu. Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto Mochamad Imron, menyatakan bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang BK kepada parpol.

”Memberikan pemahaman tentang keuangan bantuan parpol, supaya tidak melanggar regulasi atau undang-undang,” ujar Imron. Sembilan parpol peraih kursi di pileg 2019 tersebut meliputi, PKB (4 kursi), Gerindra (2 kursi), PDI Perjuangan (5 kursi), Golkar (4 kursi), Nasdem (1 kursi), PKS (2 kursi), PPP (1 kursi), PAN (3 kursi) dan Demokrat (3 kursi).

Baca Juga :  PPP Belum Tentukan Rekomendasi Capres/Cawapres

Kegiatan tersebut sekaligus untuk meningkatkan partisipasi parpol dan inisiatif masyarakat dalam menjaga kondusivitas ekonomi politik, serta mempersiapkan pemilu serentak 2024 mendatang. ”Tidak hanya dari sisi penyelenggaraannya, tetapi unsur-unsur yang lain, termasuk masyarakat. Bagaimana caranya bisa berperan aktif, ikut menyukseskan Pemilu 2024),” tambah Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dalam sambutannya di sela membuka acara.

JALIN KOMUNIKASI: Wali Kota Ning Ita memberikan sambutan sekaligus imbauan kepada peserta bimtek BK parpol untuk sama-sama menjaga kondusivitas politik daerah.

Ning Ita, begitu Ika Puspitasari akrab disapa, berharap, sesuai hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, dihadiri Presiden Joko Widodo, menjaga kondusivitas politik di daerah bukan saja tanggung jawab TNI/Polri dan penyelenggara pemilu. Melainkan juga semua elemen masyarakat. Termasuk pengurus dan kader parpol. ”Menjaga kondusivitas politik di setiap daerah itu yang terpenting. Maka, dari itu saya meminta panjenengan semua turut menjaga kondusivitas pemilu serentak mendatang,” imbuh Ning Ita.

Masyarakat, lanjut dia, termasuk parpol, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu. Sehingga demi kestabilan sosial dan kondusifitas politik tersebut, pemerintah turut memfasilitasi dalam bentuk menyediakan anggaran BK parpol. ”Kalau tahun lalu sekitar Rp 8.016, per suara, tahun ini naik menjadi Rp 12 ribu per suara sah,” katanya.

Baca Juga :  Pembentukan Gakkumdu Mojokerto Paling Lambat 8 Agustus

Bimtek berlangsung selama tiga jam ini menghadirkan dua narasumber. Masing-masing Tavip Widodo, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, dan Dini Irawati auditor muda Inspektorat Kota Mojokerto. Mereka menyampaikan bagaimana pentingnya akuntabilitas pemanfaatan, penggunaan, dan pertanggung jawaban anggaran BK parpol.

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 yang diubah dengan Permendagri 78 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adminsitrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (fia/ris)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/