Serahkan Bukti Pengunduran Diri ke Kantor Bawaslu
KABUPATEN - Tudingan atas dugaan pelanggaran netralitas sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang dilayangkan relawan pasangan calon (paslon) Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi (Idola) ke Bawaslu pada Senin (18/11) ditanggapi KH Asep Saifuddin Chalim. Kemarin (21/11), pihak Kiai Asep membuktikan dirinya sudah bukan lagi berstatus ASN seperti yang dituduhkan.
Melalui surat pengunduran diri dan surat keputusan (SK) pensiun yang diserahkan ke Bawaslu, Kiai Asep menyatakan dirinya bukan lagi dosen yang ditugaskan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Sehingga, laporan yang dituduhkan relawan Idola dinilai cacat formil dan materiil.
’’Kami menyerahkan bukti penguduran diri besar SK KH Asep Saifudin Chalim. Bukti ini menyatakan beliau (Kiai Asep, Red) tidak menjabat sebagai ASN di manapun, dan telah pensiun dengan bukti yang sudah diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto,’’ ungkap Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC GP Ansor Kabupaten Mojokerto, Ahmad Muhlisin.
Dalam penyerahan SK tersebut, Muhlisin menyatakan, Kiai Asep telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN jauh hari sebelum pilkada berjalan, yakni sejak September 2023. Pengajuan tersebut lantas mendapat tanggapan dari Kemenag berupa SK pensiun yang diterbitkan Menteri Agama RI pada tanggal 19 September 2024.
Dengan dua bukti tersebut, Muhlisin menilai tudingan relawan Idola terhadap pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini tidak berdasar. Bahkan, LBH Ansor bakal mempolisikan pelapor jika tidak segera meminta maaf atas tudingannya tersebut. ’’Kami LBH GP Ansor tentunya ketika ada kiai yang dikriminalisasi, kami tidak terima. Kami harap kepada pelapor dan jajarannya untuk meminta maaf dalam jangka waktu 1x24 jam. Jika tidak dilakukan, akan kami bawa ke ranah hukum,’’ tegasnya.
Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto masih harus mengkaji lebih dulu bukti yang diserahkan. Dokumen tersebut akan diverifikasi ke beberapa lembaga untuk membuktikan keabsahannya. Sebelum nantinya laporan yang telah diregister dibahas bersama sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu), apakah dilanjutkan atau tidak.
’’Secara formil dan materiil, laporan sudah terpenuhi. Kami akan memeriksa terkait dengan bukti (surat pengunduran diri dan SK pensiun, Red) itu. Kami akan mengecek beberapa instansi terkait dengan keabsahan. Kurang lebih Minggu (24/11) atau Senin (25/11) besok baru akan muncul status laporan,’’ terang Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at. (far/ris)