Paslon Layangkan Protes, Minta KPU Evaluasi
KOTA - Debat publik kedua Pilwali Mojokerto 2024 berjalan dengan tensi cukup tinggi, Kamis (7/11) malam. Tak hanya saling adu progam, kedua pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Mojokerto juga sama-sama melayangkan protes dan meminta KPU Kota Mojokerto untuk melakukan evaluasi.
Sedianya, enam segmen pada debat kedua Pilwali Mojokeryo 2024 yang digelar di Ayola Hotel Sunrise berjalan tuntas hingga akhir. Namun, di tengah proses debat diwarnai kendala teknis yang menjadi catatan oleh masing-masing paslon.
Paslon nomor urut 1 Junaedi Malik-Khusnun Amin menyayangkan terkait table microphone (mic) sempat beberapa kali mati. Masalah ini muncul pada segmen keempat, yakni tanya jawab antara dirinya dengan calon wali kota nomor urut 2 Ika Puspitasari. ’’Kami kecewa dengan kondisi elektronik mic yang putus-putus selama saya melaksanakan penjelasan-penjelasan,’’ ungkapnya usai debat.
Menurutnya, permasalahan teknis tersebut sempat mengganggu konsentrasinya. Meskipun, panitia menyiapkan mic cadangan agar prosesi debat kedua Pilwali Mojokerto 2024 bisa tetap berjalan. Karenanya itu, sosok yang akrab disapa Juned ini meminta KPU Kota Mojokerto melakukan evaluasi agar kendala serupa tidak terjadi lagi pada debat berikutnya. ’’Ini harus jadi koreksi (KPU Kota Mojokerto) agar ke depan jangan seperti ini. Apakah ini indikasi yang disengaja atau tidak, kami tidak tahu,’’ tegas Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2019-2024 ini.
Di luar kendala teknis tersebut, paslon dengan akronim Jamin ini menyatakan debat kedua Pilwali Mojokerto berjalan lancar. Sehingga, paslon yang diusung oleh PKB ini berkomitmen tetap melanjutkan pelaksanaan debat hingga segmen akhir.
Senada, paslon nomor urut 2 Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi juga mengungkapkan kekecewaannya terkait data dari panelis yang tidak akurat pada sesi kedua. Dalam pertanyaan yang dibacakan moderator kepada calon wali kota nomor urut 1 Junaedi Malik disebutkan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk di Kota Mojokerto adalah 9,5 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMP.
Selepas debat, sosok yang akrab disapa Ning Ita ini menyatakan pertanyaan panelis tersebut dinilai menjerumuskan. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto, RLS tahun 2023 telah mencapai angka 11,5 tahun. ’’Jadi sangat disayangkan ketika panelis membuat pertanyaan dengan data yang salah. Sehingga ini mendiskreditkan bagi pemerintahan yang sebelumnya,’’ lontarnya sesuai debat.
Buntut kesalahan data tersebut, Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023 ini mempertanyakan kredibilitas dari lima panelis yang dilibatkan dalam debat publik kedua Pilwali 2024. Bahkan, paslon dengan akronim Ning Ita-Cak Sandi ini akan melayangkan protes secara resmi kepada KPU Kota Mojokerto. ’’Tolong itu menjadi atensi bagi KPU. Kalau ada pertanyaan yang tidak pas bisa dikoreksi, jangan bawa ke ruang publik. Apalagi ini disampaikan di televisi yang bisa dilihat oleh semua pihak,’’ tegasnya.
Meski begitu, Ning Ita dan Cak Sandi sama-sama menyelesaikan seluruh tahapan debat publik kedua Pilwali 2024 hingga tuntas. ’’Kami menyampaikan gagasan dan ide-ide kami melalui enam segmen yang sudah ditentukan dalam aturan main dalam debat kedua,’’ pungkas dia.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Mojokerto Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Yahya Sachrul Wahyu Iman Asyidiq memaparkan, pemilihan panelis telah dilakukan secara prosedural dan sesuai aturan. Kelima panelis berasal dari akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.
Hanya saja, ungkap dia, KPU tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui pertanyaan yang disusun oleh panelis pada dewat publik karena bersifat rahasia. ’’Pertanyaan yang diberikan oleh tim panelis di luar kewenangan KPU. Kami tidak tahu materi pertanyaannya, karena yang kami sampaikan panelis hanya tema debat,’’ sambungnya.
Namun, KPU Kota Mojokerto mengaku akan menerima secara terbuka apabila ada paslon yang melayangkan protes secara tertulis. Menurut Yahya, nota keberatan itu akan langsung disampaikan kepada panelis untuk ditindaklanjuti.
Komisiner KPU Kota Mojokerto Divisi Teknis Penyelenggaraan Ulil Abshor menanggapi terkait dengan kendala teknis pada table mic paslon. Meski persoalan tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga yang digandeng dalam menyelenggarakan debat publik kedua, namun hal itu juga menjadi catatan tersendiri bagi KPU Kota Mojokerto. ’’Bahwa penyelenggara debat adalah pihak ketiga, tetapi ketika memang ada protes, mungkin itu akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi di debat ketiga nanti,’’ tandas Ulil. (ram/fen)
