Polisi Dibatasi Waktu Selama 14 Hari
KABUPATEN - Bawaslu Kabupaten Mojokerto resmi melimpahkan berkas perkara pidana pemilihan kepala desa (kades) Randuharjo Kecamatan Pungging Edo Yudha Arista (EYA) ke Polres Mojokerto. Senin (4/11), penyidik satreskrim telah memanggil pelapor Suhartono beserta dua saksi untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP).
Pemanggilan juga akan dilakukan terhadap Edo untuk memenuhi proses penyidikan. Selama penyidikan, petugas dikejar waktu yang cukup singkat, maksimal selama 14 hari ke depan atau sampai 21 November nanti.
’’Sudah kami limpahkan secara resmi ke Satreskrim Polres Mojokerto kemarin (Senin, Red). Akan dilakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor dan terlapor,’’ ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal, kemarin (5/11). Pelimpahan kali ini terhitung mundur beberapa hari sejak Bawaslu memastikan tindakan Edo memenuhi unsur pidana.
Sebab, Bawaslu masih harus memenuhi sejumlah berkas pendukung lain sebelum dilimpahkan. Hal ini, untuk memastikan proses penyidikan berjalan tanpa ada hambatan. ’’Semua berkas sudah kami lengkapi, mulai dari hasil pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi dan sejumlah pihak. Termasuk, berkas pendukung, seperti SK penetapan kades,’’ tandasnya.
Naiknya status perkara ini usai Bawaslu menggelar pembahasan kedua dugaan pelanggaran netralitas kades bersama sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu), Rabu (30/10). Dalam rapat tersebut, Bawaslu menilai tindakan Edo yang menyebut paslon Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi (Idola) dalam video yang diunggah di media sosial TikTok memenuhi unsur pidana.
Hasil penyelidikan, diduga Edo melanggar Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pilkada. Di mana, pejabat, TNI/Polri, dan kades dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. ’’Semua unsur sudah jelas. Ada tindakan yang menguntungkan dan merugikan, ada status kadesnya, pasangan calonnya juga sudah ditetapkan,’’ tegasnya.
Atas hasil penyelidikan tersebut, Edo bakal disangkakan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun, 2016 tentang Pilkada. Dengan ancaman hukuman pidana minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan penjara, atau denda minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 6 juta. (far/ris)