Didominasi Pekerja Formal dan Kalangan Buruh
KABUPATEN – Sebanyak 449 pemilih di Kabupaten Mojokerto tercatat mengurus pindah pilih pada Pilkada 2024 yang digelar 27 November nanti. Dari data penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) KPU gelombang pertama, pindah pilih keluar terlihat mendominasi, sebanyak 267 pemilih. Sedangkan pindah pilih masuk, hanya berkisar 182 pemilih. Data tersebut masih berpotensi bertambah seiring dibukanya penyusunan DPTb gelombang kedua yang akan berakhir H-7 coblosan atau sampai 20 November.
Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Febrianto mengatakan, pemilih yang pindah keluar didominasi kalangan profesional. Terdiri dari 135 pemilih laki-laki dan 132 pemilih perempuan dari 211 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 139 desa di 18 kecamatan.
Mereka terpaksa mencoblos di luar Kabupaten Mojokerto karena alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga harus memilih di daerah tempatnya bertugas. ’’Rata-rata didominasi kalangan pekerja formal. Mereka tidak bisa meninggalkan tugasnya di luar Mojokerto saat pemungutan suara nanti,’’ ungkapnya, kemarin.
Untuk pindah pilih masuk, justru didominasi kalangan pekerja informal. Seperti pelaku usaha toko kelontong, hingga pedagang kaki lima (PKL) yang sudah lama menetap di bumi Majapahit. Fakta ini berbeda jauh dengan prediksi KPU sebelumnya yang akan didominasi kalangan santri dan pekerja industri.
Mereka justru terhitung minim karena terhalang proses dan persyaratan saat pengajuan. Khususnya kalangan santri yang sempat dikalkulasikan mencapai ribuan orang. ’’Karena saat mengajuan kemarin, mereka (santri, Red) mengajukan secara kolektif. Padahal, harus mengajukan sendiri ke petugas. Sedangkan dari pihak pengurus pondok pesantren, tidak memperbolehkan mereka keluar pesantren. Terpaksa pesantren memulangkan mereka saat coblosan,’’ tandas komisioner divisi perencanaan data dan informasi ini.
Febri menambahkan, sampai saat ini usulan pindah pilih masih dibuka. Namun, dikhususkan bagi empat elemen pemilih. Mulai dari penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien rumah sakit, hingga yang terkena bencana alam. Usulan akan dibuka sampai H-7 atau berakhir 20 November nanti sebelum disusun kembali dalam DPTb gelombang kedua. ’’Bisa jadi diperpanjang sampai H-3. Namun, masih kami tunggu informasinya,’’ pungkasnya. (far/ris)