Dorong Pengawasan Partisipatif Masyarakat
KOTA - Netralitas ASN pada Pilkada 2024 terus ditekankan Bawaslu Kota Mojokerto. Badan pengawas itu mengingatkan beragam bentuk kegiatan yang menjadi pelanggaran terkait netralitas dari sekadar menyukai unggahan pasangan calon hingga mengikuti kegiatan kampanye.
Sosialisasi kepada para ASN ini disampaikan dalam forum Rapat Pemetaan Kerawanan Netralitas ASN, TNI, dan Polri, di Hotel Lynn, Jalan Empunala, Selasa (29/10) lalu. Anggota Bawaslu Kota Mojokerto Ilham Bagus Priminanda mengatakan kegiatan yang menghadirkan jajaran forkopimda ini digelar untuk memperkuat komitmen netralitas pada pilkada.
’’Pada intinya meningkatkan sinergi untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran netralitas,’’ ujarnya, kemarin.
Potensi pelanggaran netralitas dipetakan dari penyebab ASN tak netral. Ilham menyebut sedikitnya terdapat empat alasan yakni hubungan saudara, pertimbangan karier, utang budi, tekanan dari paslon, hingga kesamaan latar belakang.
Kepada para abdi negara, dirinya pun membeberkan dua bentuk pelanggaran netralitas, yakni pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Bentuk kegiatan yang termasuk pelanggaran itu antara lain memasang alat peraga serta menghadiri kampanye paslon. Selain itu, foto bersama dengan paslon atau timses serta mengunggah atau menyukai unggahan juga termasuk pelanggaran.
Dari beragam bentuk ini, Bawaslu menilai penting untuk mengingatkan agar ASN tak melakukan pelanggaran netralitas. Pihaknya pun mengajak pemkot turut aktif untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang di antaranya dengan memberi imbauan hingga sosialisasi secara terencana dan berkelanjutan.
’’Strategi pencegahan juga dilakukan dengan membangun konektivitas dan sinergisitas pengawasan netralitas ASN seluruh elemen pemerintah. Selain itu, kami juga mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat,’’ tandas koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat, itu. (adi/fen)