- Mas Pj Ingatkan Anggaran Pilkada Sebesar Rp 25 Miliar
- KPU Sebut Pindah Memilih Masuk Capai 130 Orang
KOTA - Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto kembali menekankan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). Mendekati pelaksanaan Pilkada 2024, para abdi negara diwanti-wanti agar tidak berpihak pada salah satu pasangan calon (paslon).
Ali Kuncoro menegaskan, pelaksanaan Pilkada 2024 akan digelar kurang dari sebulan lagi. Untuk itu, pihaknya menekankan kepada ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto untuk tetap menjaga asas netralitas pada momen pesta demokrasi. ’’Saya harapkan iklim yang kondusif dan teduh ini bisa terus kita jaga,’’ ungkapnya kepada para ASN di Pendapa Sabha Mandala Madya, Senin (28/10).
Dikatakannya, posisi netralitas ASN berbeda dengan TNI-Polri. Sebab, pegawai di pemerintahan memiliki hak suara untuk memilih namun tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon. Baik pada Pilwali Mojokerto maupun Pilgub Jawa Timur. ’’Apabila tidak netral, harapan masyarakat untuk bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas, pilkada yang bermartabat dan berintegritas akan menjadi sebuah wacana belaka,’’ tuturnya.
Karena itu, sosok yang akrab disapa Mas Pj ini menekankan kepada seluruh jajaran ASN untuk berperan aktif dalam menyukseskan gawe besar lima tahunan ini. Mengingat, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Mojokerto juga cukup besar untuk Pilkada 2024. ’’Anggaran yang kita keluarkan cukup tinggi, sebesar Rp 25 miliar untuk anggaran pilkada ini,’’ paparnya.
Ali Kuncoro menyebutkan, anggaran yang dikucurkan dalam bentuk dana hibah tersebut dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan dan keamanan. Masing-masing untuk KPU sebesar Rp 15,1 miliar, Bawaslu Rp 3,9 miliar, Kodim 0815 Mojokerto Rp 1,5 miliar, dan Polres Mojokerto Kota Rp 4,7 miliar.
Sementara itu, penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) pada Pilkada 2024 di Kota Mojokerto gelombang pertama didominasi pindah memilih masuk. Jumlah warga yang mengajukan permohonan untuk memilih di kota sebanyak 130 orang, sedangkan yang pindah keluar hanya 71 orang. Jumlah itu diprediksi masih akan berubah sampai sepekan sebelum pemilihan nanti.
Data ini disampaikan Komisioner KPU Kota Mojokerto M. Oggy Yulian Pratama, kemarin (29/10). Dinamika jumlah pemilih itu didapat selama masa pengajuan pindah memilih yang dibuka 17 September sampai Senin (28/10) lalu. ’’Jumlah ini kami proses sesuai sistem per tanggal 28 Oktober,’’ jelasnya.
Oggy menyebut, dari proses penyusunan DPTb periode H-30 pemungutan suara alias gelombang pertama ini, sebanyak 130 pemilik hak suara dari luar daerah mengajukan permohonan agar bisa mencoblos di Kota Mojokerto atau pindah memilih masuk. Di sisi lain, terdapat 71 warga kota yang mengajukan permohonan untuk memilih di luar daerah atau pindah memilih keluar.
Dengan demikian, penyusunan DPTb tahap pertama ini didominasi pemilih masuk. Oggy menjelaskan, permohonan pindah memilih H-30 ini diperuntukkan bagi sembilan jenis pemilih dengan keadaan tertentu saat pemungutan suara.
Itu meliputi kondisi menjalankan tugas di tempat lain, rawat inap atau keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan, rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana, serta bekerja di luar domisili.
Oggy mengatakan, jumlah pemilih dalam DPTb masih bisa berubah. Sebab, saat ini, pihaknya membuka gelombang kedua pengajuan pindah memilih sampai 20 November nanti. ’’Jadi masih berpotensi bertambah atau berkurang sampai H-7 nanti,’’ ujarnya.
Pengajuan pindah memilih yang dibuka kemarin (29/10) sampai H-7 pemungutan suara itu hanya untuk pemilih dengan empat kategori. Mereka meliputi pemilih dengan kondisi menjalankan tugas di tempat lain, menjalani rawat inap dan keluarga, menjadi tahanan, serta tertimpa bencana. (ram/adi/fen)
