Kades Randuharjo Terkait Video Dugaan Pelanggaran Netralitas
KABUPATEN - Kepala Desa (kades) Randuharjo, Kecamatan Pungging, Edo Yudha Arista memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Mojokerto atas dugaan pelanggaran netralitas yang dilaporkan Suhartono, Rabu (23/10). Kemarin, Edo telah menghadap penyidik Bawaslu atas tudingan keterlibatan dukungan ke pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Mojokerto nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi (Idola).
Dalam pemeriksaannya, Edo dicecar 39 dari total 43 pertanyaan terkait video dan foto viral yang menyatakan dirinya mendukung paslon Idola. Dalam keterangannya, Edo mengaku konten video yang dia unggah di media sosial tiktok hanya sebatas guyonan belaka. Dirinya juga tidak mengetahui jika tindakan tersebut masuk dalam dugaan pelanggaran netralitas atas jabatannya sebagai kades sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
’’Untuk pertanyaan intinya ada 39. Hanya berkaitan soal video dan foto itu saja,’’ ungkap kuasa hukum Edo, Achmad Maulana Robitoh seusai pemeriksaan kemarin. Dalam pemeriksaannya, Edo menegaskan jika video yang dibuat, Selasa (22/10) lalu tersebut bukan atas dasar kesengajaan, melainkan hanya sekadar candaan bersama perangkatnya.
Edo juga mengaku tumpukan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribuan yang tertera di dalam video tersebut bukanlah uang money politic yang akan disebar untuk pemenangan paslon Idola. Melainkan uang pribadinya hasil dari sewa tanah kas desa (TKD) yang akan dimanfaatkan untuk pembelian mobil siaga desa. Dengan kata lain, uang tersebut hanya dijadikan sebagai alat untuk konten guyonan bersama perangkat desanya.
’’Tidak ada niat, hanya bercanda-canda biasa saja dengan perangkat desanya. Soal nama paslon, itu efek balik dari pertanyaan yang diajukan kepala dusunnya. Uang itu hasil dari TKD dan tidak pernah didistribusikan kepada siapapun,’’ terang Robi.
Edo juga mengaku tidak mengetahui jika tindakannya tersebut masuk kategori pelanggaran pilkada. Sebab, selama ini dirinya tidak pernah mendapat sosialisasi tentang pencegahan pelanggaran untuk kepala desa baik di pemilu maupun pilkada. Termasuk fotonya saat memakai kaus bergambar paslon nomor urut 1 yang ikut dijadikan bukti laporan. ’’Pak kades tidak pernah menerima undangan dari pemkab maupun bawaslu tentang sosialisasi dan pencegahan pelanggaran netralitas kepala desa,’’ imbuh Mujiono, kuasa hukum Edo yang lain.
Meski sudah dicecar dengan puluhan pertanyaan, bawaslu belum bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan yang sudah berjalan tiga hari terakhir. Termasuk terhadap Edo Yudha Arista sebagai terlapor dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas kades. Bahkan bawaslu masih perlu memeriksa sejumlah pihak lain sebelum memutuskan apakah perkara tersebut masuk kategori pelanggaran pidana atau tidak.
Selain itu, Bawaslu juga perlu waktu untuk membahas kesimpulan atas hasil penyelidikannya. ’’Kami belum membahas unsur pelanggaran. Pada pembahasan pertama, hanya terkait dengan peristiwa dan pasal yang disangkakan dalam undang-undang. Untuk pembahasan kedua, hari Selasa (29/10) atau Rabu (30/10),’’ ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal.
Sebelumnya, Bawaslu telah memeriksa lima saksi atas laporan dugaan pelanggaran netralitas kades Randuharjo yang telah diregister, Jumat (25/10). Mereka adalah Suhartono sebagai pelapor, dua saksi, serta tim kampanye paslon 1, Achmad Arif dan tim kampanye paslon 2, Suhadak. Pemeriksaan berjalan maraton selama lima hari sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang disempurnakan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada. (far/fen)