Gakkumdu Register Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
KABUPATEN - Bawaslu Kabupaten Mojokerto segera memanggil EYA, kepala desa (kades) Randuharjo, Kecamatan Pungging yang diduga terlibat dukung mendukung pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Mojokerto. Selama tiga hari kedepan, EYA akan diperiksa secara maraton berkaitan dengan videonya yang diduga mendukung salah satu paslon.
Tidak hanya EYA, Bawaslu juga akan memanggil dua saksi yang disodorkan Suhartono, Koordinator Relawan Prabu Satu Nusantara selaku pelapor. Mereka akan dimintai keterangan untuk membuktikan adanya pelanggaran netralitas kades. Pemanggilan tersebut setelah Bawaslu menyatakan laporan yang diajukan Suhartono, Rabu (23/10) lalu memenuhi syarat formil dan materiil.
Dalam rapat pleno kemarin, Bawaslu bersama tim penegakan hukum terpadu (gakkumdu) juga resmi meregister laporan tersebut untuk diselidiki lebih lanjut. ’’Hari ini sudah diregister dan langsung dilanjut pembahasan pertama,’’ tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal.
Dalam pembahasannya, Bawaslu juga turut memaparkan sejumlah pasal yang akan disangkakan jika terbukti melanggar. Yakni pasal 188 juncto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal tersebut menyebut setiap pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kades atau lurah yang dengan sengaja bertindak dan menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye bisa dipidana. Ancaman hukumannya berupa penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan.
Selain itu, mereka juga turut membahas soal waktu peristiwa video tersebut muncul, yakni diketahui pertama kali pada Sabtu (19/10) atau tujuh hari sebelum laporan diregister. ’’Tadi membahas soal waktu videonya dan juga pasal-pasal mengenai dugaan pelanggarannya,’’ tambahnya.
Jika tidak ada halangan, proses pemeriksaan akan berlangsung mulai hari ini hingga Senin (28/10) besok. Pemanggilan berjalan secara marathon sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada. Di mana, waktu penyelidikan dibatasi waktu maksimal 5 hari. ’’Pemeriksaannya tiga hari, atau bisa molor sampai empat hari. Karena tepat pada hari Selasa (29/10) kami sudah harus melakukan gelar perkara, apakah ada unsur pelanggaran atau tidak,’’ pungkasnya.
Sebelumnya, EYA dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas kades berdasarkan video yang muncul di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, diterangkan EYA mendukung paslon berakronim Idola. Tidak hanya itu, EYA juga dituding memenangkan Idola dengan cara money politic.
Yakni menggunakan segepok uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribuan yang dia bawa. Video tersebut sempat diunggah di akun @kadesjapanesse99. Namun sejak dilaporkan ke Bawaslu, akun tersebut kini telah menghilang atau nonaktif. (far/fen)