Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Kades dan ASN
KABUPATEN – Empat hari berjalan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto masih berjibaku menelusuri informasi terkait dugaan pelanggaran netralitas dua kepala desa (kades) dan salah satu pejabat eselon II di lingkup Pemkab Mojokerto.
Tidak adanya laporan resmi, menuntut Bawaslu harus bisa membuktikan kebenaran informasi yang diterima. Terutama, foto dan video yang disinyalir memuat keterlibatan ketiga sosok dalam dukung mendukung pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati.
’’Sementara ini masih sekadar informasi awal, belum menjadi laporan resmi. Kami proaktif menelusurinya,’’ ungkap Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at, kemarin. Berdasarkan foto dan video yang beredar, terlihat dua sosok kades diduga terlibat langsung dalam kampanye. Pertama, kades asal Kecamatan Sooko yang disinyalir turut mendampingi salah satu calon bupati saat debat, Senin (14/10) lalu. Di dalam foto itu, sang kades ikut menemani cabup sedang rapat bersama pendukung dan simpatisan yang lain.
Kedua, foto kades asal Kecamatan Pungging yang secara terang-terangan memakai atribut paslon dan di-upload di media sosial Tiktok. Sebelumnya, sang kades sempat dilaporkan dengan kasus yang serupa. Namun, tidak memenuhi syarat formil lantaran peristiwanya sebelum penetapan paslon. Terakhir, video yang menampakkan sosok diduga kepala dinas (kadis) bersama pendukung atau simpatisan salah satu paslon berada di area debat di Surabaya, Senin (14/10).
Dari tiga informasi tersebut, Bawaslu dituntut mampu membuktikan apakah terdapat unsur pelanggaran atau tidak. Penelusuran dibatasi selama tujuh hari ke depan atau sampai Jumat (25/10), sebagai batas akhir penelusuran informasi. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada. ’’Informasi awal yang kami terima adalah Sabtu (19/10). Sesuai peraturan, maka batas akhir penelusuran adalah Jumat (25/10),’’ imbuh komisioner divisi penanganan pelanggaran, informasi dan data ini.
Jika dalam penelusuruan ditemukan unsur pelanggaran, Bawaslu tak segan menjatuhkan sanksi berat. Baik berupa pidana maupun administrasi. Bawaslu juga berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan sebagai mitra dalam Sentra Gakkumdu. ’’Gakkumdu sudah mengetahui informasi ini. Kami terus koordinasikan untuk mencegah hal yang sama muncul di kemudian hari,’’ pungkas Aris. (far/ris)